logo rilis
Fungsi Perpres TKA Diragukan, Di Timika Ratusan WNA Jadi Pekerja Kasar
Kontributor
Nailin In Saroh
11 Juni 2018, 21:32 WIB
Fungsi Perpres TKA Diragukan, Di Timika Ratusan WNA Jadi Pekerja Kasar
Iliustrasi para pekerja asing. FOTO: Istimewa.

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, mempertanyakan fungsi dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan pemerintah pada Maret lalu.

Hal ini menyusul laporan Kantor Imigrasi Kelas II Tembagapura, Timika, Papua yang mensinyalir ada seratusan warga Cina bekerja pada perusahaan-perusahaan tambang emas rakyat, wilayah Kabupaten Nabire, Papua. Mereka diduga bekerja tanpa melapor secara resmi kepada instansi terkait.

Menurut Taufik, dengan adanya regulasi tersebut seharusnya pemerintah semakin meminimalisir TKA bekerja pada lapangan kerja yang bisa dikerjakan oleh tenaga kerja lokal, bukan sebaliknya.

"Seharusnya kehadiran TKA di Indonesia bisa dikontrol. TKA hanya boleh bekerja di level manajerial, dan jumlahnya terbatas," ujar Taufik di Jakarta, Senin (11/6/2018).

Hal ini, lanjut dia, menjadi ironi di tengah sulitnya tenaga kerja lokal mendapatkan pekerjaan. Apalagi dalam kaitan saat ini lapangan kerja yang minim. 

"Banyak masyarakat kita menganggur, tapi TKA dengan mudahnya bekerja di Indonesia," tambahnya.

Di sisi lain, Taufik juga menyoroti peran Tim Pengawas Orang Asing (Tim-Pora) maupun Dinas Ketenagakerjaan yang ada di daerah, yang kecolongan dengan kehadiran TKA tersebut.

Selain itu, ia meminta Imigrasi juga lebih meningkatkan perannya dalam memberikan izin kepada Warga Negara Asing (WNA) masuk ke wilayah Indonesia. Apalagi jika dokumennya tidak lengkap, tentu harus ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“TKA yang banyak masuk dan bekerja di Indonesia saja sudah sangat meresahkan, bagaimana kalau ternyata mereka ilegal? Misalnya masuk ke Indonesia sebagai wisatawan, namun sampai di Indonesia mereka bekerja tanpa adanya izin dari dinas terkait, tentu ini harus ditindak," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Imigrasi Tembagapura, Jesaja Samuel Enock, mengatakan ada sekisar pekerja yang diduga merupakan warga negara asing bekerja ilegal di perusahan tambang emas rakyat di Kabupaten Nabire.

"Bukan puluhan orang saja, bisa sampai ratusan orang. Ini sudah berlangsung lama tanpa ada pengawasan," ungkap Samuel.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)