logo rilis
Fungsi Kekuasaan
kontributor kontributor
Mohammad Nasih
21 Maret 2018, 15:12 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
Fungsi Kekuasaan
ILUSTRASI: Hafiz

BANYAK pakar politik, di antaranya Harold Laswell, mendefinisikan politik sebagai “who gets what, when, and how?, siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana?”. Kata “apa” yang dimaksud dalam definisi tersebut sesungguhnya jelas, yakni kekuasaan. 

Kekuasaan adalah sarana yang bisa digunakan untuk apa saja. Ia ibarat pisau dapur; yang bisa kita digunakan untuk menyelesaikan urusan persiapan masak-memasak di dapur; tetapi oleh para penjahat bisa digunakan untuk membunuh orang. 

Hanya saja, kekuasaan memiliki implikasi yang sangat besar. Sebab, sifat kekuasaan adalah struktural. Kebijakan yang lahir dari kekuasaan, mengikat seluruh warga negara dan yang membangkang bisa dirudapaksa, bahkan dimasukkan penjara.

Thomas Hobbes lebih banyak menyoroti negara yang merupakan manifestasi nyata dari kekuasaan sebagai Leviathan, yaitu semacam monster laut raksasa yang menghisap darah rakyat. Para penguasa, dilihatnya lebih sering menggunakan kekuasaan yang ada pada mereka untuk berbuat semena-mena demi mendapatkan pelayanan agar bisa hidup dengan serba mudah dan bermegah-megah.
 
Alquran memiliki konsep sangat tegas tentang fungsi kekuasaan sebagai alat untuk menolong. “Dan katakanlah: ‘Wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar; keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar. Dan jadikanlah untukku, dari sisi-Mu, kekuasaan yang menolong’”. (QS. al-Isra’: 80)

Para filsuf Yunani Kuno sesungguhnya juga sudah membangun paradigma bahwa politik atau kekuasaan berfungsi untuk mewujudkan “kebaikan bersama”. Namun, nilai-nilai kebaikan itu sangat relatif. Dalam ruang dan waktu tertentu, sebuah kebaikan bisa dianggap sebagai ketidakbaikan, bahkan bertentangan secara diametral dan dianggap sebagai momok bersama. 

Bahkan bisa saja, yang dianggap sebagai kebaikan, sejatinya adalah sebaliknya, keburukan. Karena itu, kebaikan bersama yang dimaksud di sini, haruslah berasal dari Dzat yang Maha Tahu, sehingga kebaikan itu adalah benar-benar kebaikan dan bersifat universal. Nilai-nilai itu, karena universalitasnya, bisa menjadi ukuran kebaikan di mana pun dan kapan pun. 

Umar bin al-Khaththab, yang oleh Michael H Hart disebut sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh sepanjang masa, dan pertama kali dikenal dengan sebutan Amîr al-Mu’minîn (pemimpin/pemerintah orang-orang beriman) sangat tegas melihat fungsi kekuasaan dan korelasinya dengan sumber nilai kebaikan. 

Dalam sebuah pidatonya, sebagai penguasa tertinggi umat Islam saat itu, ia menekankan: “Ingatlah, sesungguhnya aku, demi Allah, tidak mengangkat pejabat-pejabatku, untuk merampas harta kalian, bukan pula untuk memukul tubuh kalian. 

Namun, aku mengangkat mereka untuk kalian, agar mereka untuk mengajarkan agama kalian dan sunnah Nabi kalian.” Umar secara tegas menyatakan bahwa agama adalah sumber kabaikan itu. Karena itu, seluruh warga negara harus memahami agama agar mereka mengerti dan mampu membedakan antara yang benar dan baik dengan yang salah dan buruk.

“PR” kita adalah terus mencari nilai-nilai dalam agama kita, lalu melakukan objektivikasi terhadapnya, agar bisa ditransformasikan ke dalam produk-produk kebijakan politik kenegaraan, dan secara bersamaan bisa diterima oleh semua warga negara, walaupun berbeda agama. Dengan jalan itu, seluruh umat beragama di negara yang ber-Bhinneka Tungal Ika ini bisa menjalankan agama secara kâffah

Orang-orang yang bersemangat untuk melakukan penggalian niliai-nilai itu, lalu terus melakukan perjuangan untuk mengimplementasikannya, dengan tetap memegang prinsip toleransi, sesungguhnya adalah manusia-manusia Pancasila. Sebab, prinsip dasar dalam Pancasila adalah sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang tanpanya sila-sila yang lain tidak bermakna. Wallahu a’lam bi al-shawab




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID