Home » Peristiwa » Nasional

FSGI: Sistem Zonasi PPDB Belum Layak Dijalankan

print this page Rabu, 27/12/2017 | 12:10

Mendikbud Muhadjir Effendy sedang melakukan upacara. FOTO: Humas Kemendikbud.

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengatakan, pemberlakukan sistem zonasi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dinilai tidak layak diterapkan di daerah.

Menurut dia, daerah belum siap dalam menjalankan sistem tersebut. Jumlah sekolah negeri yang tersedia dengan peserta didik baru dianggap tidak proporsional. 

"Kebijakan ini tidak layak, karena diberlakukan menyeluruh di Indonesia tanpa melalui pertimbangan data kecukupan sekolah negeri di suatu lokasi yang ditentukan sebagai zonasi. Kebijakan dituangkan dalam Permendikbud 17 Tahun 2017 tentang Sistem PPDB," ujar Fahriza kepada rilis.id, di Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Fahriza menyebut, ada beberapa kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri, misalnya Gresik. Akibatnya, anak-anak di kecamatan tersebut hanya memiliki peluang lima persen saja diterima di sekolah negeri dari kecamatan yang terdekat.

Ketentuan batas usia maksimal dalam sistem PPDB melalui daring atau online juga membuat sejumlah siswa di Tangerang tidak diterima di SMPN 3.

"Karena usia mereka sudah lebih dari 15 tahun meskipun nilainya tinggi dan tempat tinggalnya berada di zona ring satu," katanya.

Selain itu, PPDB di Sumatra Utara, khususnya kota Medan, ternyata meninggalkan sejumlah masalah yang belum selesai hingga sekarang.

Masalah ini terjadi akibat Dinas Pendidikan Sumut yang mengizinkan penerimaan tambahan siswa di luar sistem PPDB online. Kasus ini terungkap pada SMAN 2 dan SMAN 13 kota Medan.

"Kedua sekolah tersebut menerima siswa tambahan di luar sistem PPDB online, akhirnya ada tambahan 180 siswa atau 5 kelas di SMAN 2 kota Medan yang masing-masing siswa dikenai biaya Rp10 juta per orang. Belakangan 180 siswa ini kemudian dianggap ilegal dan dipindahkan ke SMA swasta," ungkap Fahriza.

Sedangkan di SMAN 13 kota Medan, jumlah siswa yang diterima jalur non PPDB online mencapai 70 siswa dan belakangan juga bermasalah dan terancam dikeluarkan atau dipindahkan ke sekolah swasta lain. 

"Untuk kasus di Sumatra Utara, khususnya kota Medan, PPDB online, menimbulkan masalah bahwa masih adanya pungutan liar. Padahal PPDB online ini maksudnya untuk menghapus pungli yang terjadi. Tetapi stakeholder-nya belum siap," tandasnya.

Penulis Elvi R

Tags:

PPDB OnlinePungliFSGI