logo rilis

FSGI dan SEGI Tolak Niat Hibah Pemprov DKI Jakarta
Kontributor

03 Desember 2017, 17:25 WIB
FSGI dan SEGI Tolak Niat Hibah Pemprov DKI Jakarta
FOTO: Federasi Serikat Guru Indonesia

RILIS.ID, Jakarta— Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Serikat Guru Indonesia (SEGI) mengapresiasi niat baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mensejahterakan guru honorer di sekolah-sekolah swasta. Namun, niat baik tersebut jangan sampai mengabaikan aturan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kabarnya, Pemprov DKI Jakarta berniat memberikan tunjangan sebesar Rp 500 ribu per bulan kepada guru honorer sekolah swasta. Pemberian tunjangan tersebut sebagai upaya meningkatkan kualitas guru, namun niat baik itu harus dilakukan secara adil, sesuai aturan dan berbasis data yang jelas.

Dalam pernyataan resmi kepada rilis.id, FSGI dan SEGI Jakarta menyatakan akan sangat mendukung apabila pemberian tunjangan bertujuan meningkatkan penghasilan guru honorer. Namun, mekanisme penyaluran tunjangan dianggap keliru karena disalurkan melalui organisasi profesi guru PGRI dan HIMPAUDI. Hal tersebut dinilai berpotensi melanggar peraturan perundangan.

"Berkaitan dengan hal tersebut, FSGI dan SEGI Jakarta  menyampaikan 5 (lima) alasan penolakan," kata Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo di Jakarta Minggu (3/12/2017).

Pertama Organisasi profesi guru bukan hanya PGRI dan HIMPAUDI, sehingga kebijakan hibah ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi. Selain PGRI dan HIMPAUDI, terdapat organisasi profesi guru lain, diantaranya FSGI IGI, FGII, PGSI, PERGUNU dan Persatuan Guru Muhamadiyah.

Kedua, pernyataan PGRI dan Pemprov DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa data guru honorer DKI Jakarta mencapai 52 ribu guru honorermenimbulkan pertanyaan. Ini mengingat tidak semua guru swasta adalah guru honorer dan tidak seluruhnya anggota PGRI dan HIMPAUDI. 

Ketiga, anggota organisasi profesi guru selain PGRI dan HIMPAUDI berpotensi tidak memeroleh tunjangan tersebut. Sementara itu, banyak guru swasta DKI Jakarta yang bukan anggota PGRI.

Keempat, Pemberian hibah dan kewenangan penyaluran tunjangan ke organisasi profesi guru juga berpotensi melanggar UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, yang berbunyi, pasal 22. Kebijakan hibah kepada PGRI dan HIMPAUDI juga memicu konflik antar organisasi profesi guru. Fenomena ini akan sangat tidak produktif dan konstruktif bagi terciptanya suasana edukatif di kalangan guru dan sekolah di DKI Jakarta.

Terakhir, Berdasarkan fungsi dan kewenangan organisasi profesi guru Pasal 42 UU Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005, organisasi profesi guru mempunyai kewenangan. Diantaranya menetapkan dan menegakkan kode etik guru, memberikan bantuan hukum, memberikan perlindungan, pembinaan dan pengembangan guru, serta memajukan pendidikan nasional.


#Tunjangan Guru
#FSGI
#Pemprov DKI Jakarta
#SEGI
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)