logo rilis
Freeport 'Sukses' Hapuskan Demokrasi di Tanah Papua
Kontributor
Afid Baroroh
29 Maret 2018, 18:47 WIB
Freeport 'Sukses' Hapuskan Demokrasi di Tanah Papua
Aksi Tuntut Penutupan Freeport. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Surya Anta menyampaikan, benang merah PT Freeport dan pemerintah, kental dengan penghapusan demokrasi bagi bangsa Papua Barat.

"Fereeport cermin dari kolaborasi antara kapitalisme, kolonialisme dan militerisme, yang diaplikasikan melalui praktik politik penggabungan paksa Papua ke dalam bingkai Republik Indonesia, tanpa memberikan kebebasan dan demokrasi penuh bagi rakyat Papua untuk menentukan nasibnya," ungkap Surya di Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Benang merah itu, ungkap dia, dilihat dari PT Freeport sebagai buah imperialisme Amerika dan kolonialisme, serta militerisme Indonesia di Papua. Mereka (masyarakat Papua), mengungkapkan bahwa Freeport merupakan kesatuan yang berperan besar terhadap rangkaian penindasan yang tersistematis di West Papua (Papua Barat).

"Negara digunakan sebagai alat kelompok pemodal yang sedang berkuasa, untuk melegalkan penindasan di bumi Papua," tukasnya.

Dia menuturkan, kontrak karya pertama PT Freeport dan Indonesia dilakukan pada 1967. Sementara, Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dilakukan pada 1969, itu pun dengan praktik yang manipulatif, serta tidak demokratis.

Akibatnya, masyarakat Papua Barat harus menanggung limbah PT Freeport. Sebagian wilayah dan penduduknya terkena dampak limbah.

"Selama keberadaan Freeport, kekayaan alam, emas dan lain-lainnya dieksploitasi. Sebagian rakyat Papua hanya menikmati limbah yang mengalir," pungkasnya.  

Editor: Intan Nirmala Sari


500
komentar (0)