logo rilis
Fredrich Yunadi Sebut Novanto Bebas
Kontributor
Tari Oktaviani
19 April 2018, 12:50 WIB
Fredrich Yunadi Sebut Novanto Bebas
Terdakwa Korupsi e-KTP Setya Novanto. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo mengaku tahu bahwa pasien yang dibawa Fredrich Yunadi adalah Setya Novanto yang kala itu sedang diburu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, ia mengaku sempat mempertanyakan status hukum Setya Novanto kepada mantan kuasa hukumnya Fredrich Yunadi.

Hal tersebut diungkap Bimanesh saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara merintangi penyidikan kasus korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Fredrich Yunadi.

"Kamis 16 November 2017, terdakwa menelepon saya, kata dia, kliennya, Setya Novanto minta dirawat," jelas Bimanesh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Kala itu, Bimanesh menanyakan keluhan mantan Ketua DPR itu. Kata Fredrich, Novanto merasa pusing dan sempoyongan pasca dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Lalu saat Bimanesh menanyakan status hukumnya, Fredrich menjawab Setya Novanto sudah bebas dari perkara.

"Seperti saya terima permintaan pasien lain. Lalu saya tanyakan masalah status hukumnya. Dikatakan oleh terdakwa sudah bebas," ungkapnya. 

Namun saat ditanya apakah Bimanesh mengerti maksud bebas itu, ia tak bergeming. Bimanesh mengatakan, tidak lagi menanyakan arti bebas yang dimaksud itu.

"Karena saya tahu dia ada masalah hukum saat itu, tapi saya tidak nanya maksudnya bebas itu apa," tuturnya.

Dalam kasus ini, Fredrich didakwa oleh Jaksa KPK menghalangi atau merintangi proses penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, yang menyeret Setya Novanto (Setnov).

Fredrich disebut bekerjasama dengan Dokter Rumah Sakit‎ Medika Permata Hijau Jakarta, Bimanesh Sutarjo. Keduanya diduga melakukan kesepakatan jahat untuk memanipulasi hasil rekam medis Setnov yang saat itu sedang diburu oleh KPK dan Polri.

Atas perbuatannya, Fredrich didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Sukardjito


500
komentar (0)