logo rilis

Fraksi Golkar Rombak AKD, Satya Yudha Tak Keberatan
Kontributor
Nailin In Saroh
23 Maret 2018, 10:08 WIB
Fraksi Golkar Rombak AKD, Satya Yudha Tak Keberatan
Partai Golkar. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Fraksi Partai Golkar DPR RI merombak susunan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Ada beberapa perubahan nama yang sebelumnya menjabat pimpinan komisi. Namun, ada juga sejumlah nama yang tetap duduk di kursi Pimpinan Komisi.

Anggota Fraksi Golkar, Satya Widya Yudha, mengaku jika dirinya dipindahkan ke Komisi I sebagai pimpinan menggantikan Meutya Hafid. Setelah sebelumnya, ia menduduki posisi Wakil Ketua Komisi VII.

"Dari surat keputusan yang saya terima tadi siang, nanti fraksi akan mengumumkan secara resmi. Memang saya ditugaskan di Komisi I," ujar Satya di lokasi acara Rakernas Golkar di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3/2028) malam.

Satya mengatakan, dirinya siap mengemban tugas yang diperintahkan partai. Lagipula, kata dia, tugas di Komis VII dan I saling berkorelasi. Khususnya, yang berhubungan dengan pihak asing.

"Apapun penugasan dan bidang daripada komisi VII terutama mengenai komitmen kita pada The Paris Agreement, program yang tergabung dalam Sustainable Development Goals itu kan juga merupakan straregi politik luar negeri kita. Jadi kalau kita liat angle di situ masih nyambung lah perpindahan dari VII ke I," jelas Legislator Jawa Timur ini.

"Saya pikir mudah-mudahan keputusan dari DPP bisa dijalankan dengan baik," tambahnya. 

Menurut Satya, rotasi tersebut lebih kepada penyegaran dan memberikan kesempatan kepada legislator muda Golkar untuk menduduki posisi yang diinginkan. "Karena nanti akan muncul yang muda-muda untuk duduki beberapa komisi," terang dia.

Ia tak merasa keberatan dengan keputusan DPP Golkar meski dirinya sudah expert di Komisi bidang energi itu. "Makanya saya bilang kandungan Komisi VII yang bernuansa hubungan global banyak. Salah satunya Paris Agreement yang mereduksi emisi karbon kita. Mengenai lingkungan, energi, dan itu menyangkut komitmen negara," paparnya.

"Kalau sudah komitmen gap-nya adalah kementerian luar negeri. Jadi penerapan perjanjian internasional yang sudah ada d sektor itu gap-nya adalah Kemenlu. Saya yakin bisa berkontribusi dari sisi itu," tambahnya.

Kemudian, bagi pengganti posisi di Komisi VII yang disebut-sebut diduduki Eni Maulani Saragih, Satya berpesan untuk menjalankan tugas dengan baik.

"Mungkin perlu belajar sehingga pemahaman substansinya lebih baik lagi. Sehingga bermitra dengan pemerintah dengan baik. Kalau substansinya kurang itu jadi tidak optimal. Saya harap supaya siapapun yang duduk di komisi VII dia bisa jalankan dengan baik," tandasnya.

Sementara, Eni Maulani Saragih mengaku belum mendapat surat jika dirinya ditugaskan sebagai wakil ketua komisi VII. 

"Insya Allah, tapi belum ada surat," katanya singkat.

Dari informasi yang didapat rilis.id, Kamis (22/3/2018), berapa pimpinan Komisi yang dirotasi itu, yakni Wakil Ketua Komisi I yang semula dijabat oleh Meutya Hafid diganti oleh Satya Widya Yudha.

Wakil Ketua Komisi V yang dijabat oleh Muhiddin diganti oleh Ibnu Munzir. Di Komisi VI, Dito Ganinduto menggantikan Gde Sumarjaya Linggih. 

Sedangkan di Komisi VII, jabatan yang ditinggal Satya Widya Yudha akan diisi oleh Eni Saragih. 

Posisi Wakil Ketua Komisi VIII Noor Achmad digantikan oleh Ace Hasan Syadzily. Anggota Komisi II Hetifa Sjaifudian menjadi Wakil Ketua Komisi IX, dan anggota Komisi IV Ichsan Firdaus didapuk menjadi Wakil Ketua Komisi X.

Sementara, posisi yang belum ada pergantian adalah Komisi II, Komisi III, Komisi XI, dan Badan Anggaran DPR.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)