logo rilis
Fraksi Demokrat Pertanyakan Langkah KPK Hentikan 36 Kasus di Tingkat Penyelidikan
Kontributor
Elvi R
21 Februari 2020, 11:00 WIB
Fraksi Demokrat Pertanyakan Langkah KPK Hentikan 36 Kasus di Tingkat Penyelidikan
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mempertanyakan langkah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menghentikan 36 perkara dugaan korupsi di tingkat penyelidikan. Karena memunculkan pertanyaan apa yang sedang terjadi di institusi tersebut.

"KPK sebagai garda terdepan menghadirkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi serta memerangi korupsi, keputusan KPK yg menghentikan penyelidikan atas 36 kasus dugaan korupsi ini cukup mengagetkan dan melahirkan tanda tanya besar, ada apa dengan KPK," kata Didik di Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Menurut dia, langkah KPK itu juga menimbulkan pertanyaan publik, seperti apakah ada kesalahan fundamental dalam memberantas korupsi selama ini. Sehingga harus dihentikan dan apakah ada indikasi tebang pilih dengan basis selera dan target. Oleh karenanya kasus-kasus tersebut tidak bisa dilanjutkan.

Dia menilai, tindakan yang dilakukan KPK tanpa disertai penjelasan utuh akan membingungkan. Bahkan, menimbulkan spekulasi besar di tengah masyarakat.

"Bisa saja muncul spekulasi tentang ketidakhati-hatian KPK masa lalu dalam menangani kasus. Bisa juga muncul spekulasi dengan basis yang subyektif terhadap KPK saat ini," ujarnya.

Dia berharap KPK segera menjelaskan kepada publik secara terang dan utuh langkah serta keputusannya. Hal itu agar tidak menimbulkan kegelisahan dan spekulasi publik terkait dengan upaya pemberantasan korupsi saat ini dan ke depan.

Dengan penjelasan yang utuh dan terang, masyarakat akan tergerak untuk bisa membantu memberikan masukan. Sehingga KPK mendapatkan bahan untuk mengevaluasi dan menentukan langkah-langkah progresif pemberantasan korupsi, dengan tetap menjunjung tinggi asas hukum, hak setiap warga negara termasuk HAM.

"Korupsi adalah musuh kita selamanya, korupsi harus diberantas hingga akar-akarnya, namun memberantas korupsi tidak boleh melanggar hak, melanggar hukum dan juga harus menjunjung tinggi HAM," ujarnya.

Selain itu dia juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi akan optimal apabila mendapatkan partisipasi dan dukungan publik.

Sebaliknya menurut dia, apabila rakyat sudah pesimis dan tidak percaya kepada aparat penegak hukumnya termasuk KPK, dikhawatirkan khawatir rakyat akan melakukan koreksi dengan cara mereka.

"KPK harus selalu menyadari bahwa pemberantasan korupsi selalu membutuhkan dukungan dan partisipasi rakyat, KPK tidak bisa berjalan sendiri dalam memberantas korupsi," katanya.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID