logo rilis
Fitra Sebut Mafia Anggaran di DPR Masih Ada
Kontributor
Tari Oktaviani
07 Mei 2018, 08:40 WIB
Fitra Sebut Mafia Anggaran di DPR Masih Ada
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— Tertangkapnya anggota Komisi XI DPR RI bersama pejabat Kementerian Keuangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukan wujud mafia anggaran masih merajalela. Menurut Deputi Sekjen FITRA, Apung Widadi, anggaran daerah seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) masih menjadi momok korupsi.

"Ini menandakan bahwa mafia anggaran masih ada, mereka terus bekerja dalam proses penanggaran terutama dalam perencanaan seperti sekarang ini. Pintu masuknya pada perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ini afalah titik lemah karena usulan DAK dari daerah berupa proposal, bukan alokasi seperti DAU dan DBH yang sudah ada rumus keuangan negaranya" kata Apung Widadi, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Ia mengatakan, perlu ada pengawasan intensif terhadap anggaran baik di pusat maupun daerah. Terlebih pembahasan APBN-P 2018 masuk ke tahun politik di mana para politisi akan mencari banyak modal untuk kampanye.

"Ke depan APBN-P 2018 dan APBN 2019 perlu diawasi karena rawan di tahun politik. Bancakan APBN akibat meningkatnya anggaran populis dan obral DAK menjadi titik rawan. Masyarakat dan KPK harus mengawasi dengan ekstra keras". Tutup Apung.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Demokrat Amin Santono sebagai tersangka suap. 

Ia diduga bersama-sama dengan Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Yaya Purnomo dan Eka Kamaludin selaku pihak swasta menerima suap dari pihak kontraktor Pemkab Sumedang Ahmad Ghiast.

"Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Anggota DPR RI secara bersama-sama terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P TA 2018, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 4 orang tersangka," kata wakil ketua KPK Saut Situmorang.

KPK menduga ada penerimaan total Rp500 juta yang merupakan bagian dari 7 persen komitmen fee yang dijanjikan dari 2 proyek di Pemkab Sumedang senilal total sekitar Rp25 miliar. Jika dihitung, komitmen fee diperkirakan sekitar Rp 1,7 miliar.

Menurutnya, uang tersebut diberikan oleh kontraktor Pemkab Sumedang Ahmad Ghiast (AG) kepada Amin Santono (AMS) sebesar Rp400 juta pada 4 Mei 2018 sesaat sebelum KPK lakukan tangkap tangan. 

Selain Amin, Ahmad juga memberikan Rp 100 juta diberikan melalui tranfer kepada Eka Kamaludin (EKK) selaku pihak swasta lainnya. Adapun sumber dana diduga berasal dari para kontraktor di lingkungan Pemkab Sumedang.

"AG diduga berperan sebagai koordinator dan pengepul dana untuk memenuhi permintaan AMS," katanya.

Kedua proyek tersebut proyek pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang senilai Rp4 miliar dan proyek di Dinas PUPR Kab. Sumedang senilai Rp21,850 miliar.

Sebagai pihak yang diduga penerima yakni AMS, EKK, YP disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberamasan Tindak Pldana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi AG disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Editor: Sukardjito


500
komentar (0)