logo rilis

Film G30S/PKI, Perlukah Ditonton?
kontributor kontributor
Iswandi Syahputra
16 September 2017, 07:03 WIB
Pencari makrifat kehidupan, bekerja sebagai pengajar tetap pada Program Studi Ilmu Komunikasi UIN Su
Film G30S/PKI, Perlukah Ditonton?

SAYA perkirakan dua minggu ke depan, laman time line di media sosial akan dipenuhi oleh pertempuran wacana perlu tidaknya film G30S/PKI diputar kembali?

Asasinya ini hal biasa saja. Mau diputar silahkan, tidak diputar juga tidak masalah. Yang penting Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) belum dicabut. Itu artinya, paham komunisme masih dilarang di Indonesia.

Baca Juga

Lantas, mengapa seperti tetiba muncul desakan agar film G30S/PKI diputar kembali? Saya menduga karena ada situasi kebatinan yang dirasakan sebagian besar orang  saat ini mirip dengan suasana menjelang peristiwa G30S/PKI. Benar tidaknya tentu saya tidak bisa memberi komentar karena saya tidak merasakan langsung suasana peristiwa pada tahun 1965 tersebut.

Namun saat ini, saya memang merasakan ada suasana kebatinan sesama anak bangsa mudah menghujat, membenci dan mencaci bahkan ditujukan pada ulama dan agama. Suatu suasana yang sangat-sangat mengherankan bagi saya. Bagaimana mungkin cacian dan makian terhadap ulama dan agama itu bisa terjadi dengan demikian marak terutama di media sosial?

Suasana inilah yang kemudian dianggap mirip serasa tahun 1965 menjelang peristiwa G30S/PKI. Agar tidak terulang, mungkin dipandang perlu menonton kembali film G30S/PKI agar semua warga negara kembali sadar akan kekejaman PKI.

Namun rupanya persoalan tidak berhenti di situ. Ada pula desakan agar seluruh film yang berlatar gejolak tahun 1965 diputar juga. Sebut saja misalnya film "Jagal (The Act of Killing)" atau "The Year of Living Dangerously" yang banyak berkisah peristiwa 1965 dari perspektif berbeda. 

Arahnya kemudian mengkrucut pada pertanyaan besar: "Siapa sebenarnya yang menjadi korban?" Film kemudian hanya ingin digunakan sebagai alat propaganda untuk saling berebut klaim kebenaran atau berebut wacana tentang siapa yang menjadi korban pada peristiwa 1965 tersebut.

Jika saja kita permisif dan akomodatif dengan hal yang sudah bersifat final bagi bangsa Indonesia untuk kemudian diulas kembali kebenarannya, kita tentu juga pada gilirannya akan membahas ulang *Piagam Jakarta* atau asal mula Pancasila dan beberapa persoalan sejarah lainnya yang dianggap belum selesai oleh sebagian pihak. Termasuk di dalamnya (misalnya) persoalan sejarah tentang Irian Barat/Irian Jaya/Papua, atau bahkan Aceh. 

Melebarkan skema sejarah tersebut kemudian meletakkannya pada potret Indonesia masa depan, bagi saya jadi sangat mengerihkan sekali. Tergambarlah potret Indonesia yang tercabik oleh kuku anak bangsanya sendiri. Tidak mustahil Indonesia tinggal kenangan bagi masa depan peradaban dunia seperti yang terjadi di Yugoslavia.

Oleh sebab itu, saya berfikir yang kita butuhkan saat ini adalah persatuan dan kesatuan, bukan berlomba saling desak untuk mengklaim kebenaran yang sudah kita selesaikan melalui proses panjang sejarah kita.

Mewujudkannya dapat dimulai dengan menciptakan keadilan di semua sektor. Sebab, dimanapun ketidakadilan dapat menjadi pemicu utama perpecahan. 

Bila pada era Orde Baru, anak keturunan PKI diperlakukan tidak adil melalui berbagai sistem litsus misalnya, menurut saya saat ini semangat reformasi telah mampu menepis praktek ketidakadilan tersebut. Ini sudah kemajuan luar biasa bagi kerekatan kehidupan sosial bangsa kita. 

Sehingga sebenarnya kita  dapat menjalani hidup dengan lebih sederhana melalui penyerahan mekanisme sosial dan budaya. Biarkan proses sosial dan budaya membaurkannya dengan tetap waspada dan melarang paham komunisme di Indonesia.

Kecuali, memang diam-diam ada yang ingin komunisme dibangkitkan kembali...


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID