logo rilis
Fenomena Pernikahan Dini Jangan Dipandang Sepele
Kontributor
Nailin In Saroh
17 April 2018, 20:08 WIB
Fenomena Pernikahan Dini Jangan Dipandang Sepele
Ilustrasi menikah. FOTO: pixabay.com

RILIS.ID, Jakarta— Baru-baru ini, sepasang kekasih yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel), memutuskan untuk menikah. Padahal, usia mempelai pria baru 15 tahun, sedangkan perempuannya 14 tahun lebih 9 bulan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menilai pernikahan dini seperti itu tidak semestinya terjadi. Sebab, ada banyak instansi pemerintah yang dapat memberikan pendidikan pra-nikah bagi anak-anak remaja. 

Selain melalui pendidikan formal, ada juga instansi lain seperti kementerian agama, BKKBN, kemensos, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, KPAI, dan juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat lain.

“Saya khawatir, mereka yang menikah itu tidak siap. Menikah itu kan harus siap secara fisik, psikis, sosial, finansial, dan lain-lain. Kalau benar nanti tidak siap, jadinya kan repot.” ujar Saleh kepada rilis.id di Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Dengan masih berlangsungnya pernikahan dini seperti ini, lanjut Saleh, ada program pemerintah yang tidak berjalan maksimal. Terutama, misalnya program genre (generasi berencana) yang terus-menerus disosialisasikan di BKKBN secara massif di seluruh Indonesia. Begitu juga kegiatan-kegiatan pembinaan anak yang ada di kementerian pemberdayaan perempuan.

“Menurut saya, ini tidak bisa dipandang sepele. Sebab, dari sisi kesehatan pun, pernikahan dini itu kurang baik. Begitu juga dari sisi pendidikan, anak yang nanti lahir dari pernikahan itu dikhawatirkan tidak terurus dengan benar," tegasnya.

Karena itu, Komisi IX DPR berharap pemerintah dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar fenomena ini tidak merebak. Tentu, kata Saleh, sangat merepotkan jika banyak anak remaja di bawah usia yang ramai-ramai menikah. 

"Apalagi, saat ini kita butuh anak-anak muda kreatif dan cerdas yang mampu bersaing dengan anak-anak muda di negara lain," jelasnya.

Disamping itu, DPR khususnya Komisi IX, meminta sudah presiden RI untuk menetapkan kepala BKKBN definitif. Agar lebih fokus pada tugasnya untuk menangani fenomena tersebut.

"Iya, kami sudah lama meminta agar kepala BKKBN segera ditetapkan oleh presiden," tandasnya.

Editor: Taufiqurrohman


komentar (0)