logo rilis
Faisal Basri Kritik Keras Pernyataan Menko Darmin soal Utang
Kontributor
Ainul Ghurri
21 Maret 2018, 14:16 WIB
Faisal Basri Kritik Keras Pernyataan Menko Darmin soal Utang
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri. FOTO: RILIS.ID/Ainul Ghurri

RILIS.ID, Jakarta— Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri, mengkritik pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution, yang menganggap wajar utang luar negeri (ULN) pemerintah sudah menembus di atas Rp4 ribu triliun.

Menurut Faisal, selama ini utang yang dikelola pemerintah untuk alokasi pembangunan infrastruktur hanya sebagian kecil. Sehingga, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi belum berdampak.

"Jelas terbukti, bahwa ini salah, apa yang dikatakan Pak Darmin, tapi utang itu relatif kecil sekali hubungannya dengan infrastruktur. Jangan bangga, situ yang profokasi melulu," katanya di Kantor Indef Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Faisal menjelaskan, peningkatan utang diklaim karena kebutuhan belanja infrastruktur yang menjadi prioritas kerja pemerintahan Jokowi-JK. Utang pemerintah melonjak dari Rp3.165,13 triliun pada 2015 menjadi Rp3.466,96 triliun 2017. Peningkatan utang pun terus berlanjut hingga Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Februari 2018 menembus angka Rp4.034,8 triliun.

"Ini bukan jaman orde baru (Orba), utang digunakan seluruhnya untuk pembangunan. Sekarang utang digunakan untuk umum generik, contoh pembangunan MRT keren, uang tidak pernah mampir ke kas negara dan tidak ada yang macet," tandasnya.

Ia pun menduga, utang yang digunakan pemerintah sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai. "Utang digunakan lebih banyak untuk penguatan pos-pos lain untuk belanja pegawai ketimbang belanja modal," ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 2017 sebesar 28,9 persen. Angka tersebut, memang masih dalam batas wajar. Kemudian, menurut Penjelasan Pasal 12 ayat 3 UU No 17 Tahun 2003 tetang Keuangan Negara menyebutkan, defisit anggaran dibatasi maksimal 3,0 persen dan utang maksimal 60 persen dari PDB. Namun, suku bunga utang pemerintah lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. 

"Kita lihat saja, beban bunga utang kita pada 2017 sebesar 10,9 persen. Kalah kita sama Amerika yang beban bunga utangnya cuma 6,0 persen," pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya, Menko Darmin Nasution, mengatakan utang yang sudah tembus Rp4 ribu triliun merupakan hal wajar. Menurutnya, utang yang digunakan selama pemerintahan Jokowi-JK untuk menggenjot pembangunan infrastruktur.

"Bisa saja pemerintah tidak menambah utang, tapi infrastrukturnya mungkin diperlambat," ujar Darmin beberapa hari yang lalu.

Editor: Intan Nirmala Sari


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)