logo rilis

Faisal Basri: Indonesia Makin Obral Utang
Kontributor
Ainul Ghurri
21 Maret 2018, 16:31 WIB
Faisal Basri: Indonesia Makin Obral Utang
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri. FOTO: RILIS.ID/Ainul Ghurri

RILIS.ID, Jakarta— Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengatakan, utang luar negeri (ULN) pemerintah terus meningkat pesat selama tiga tahun berturut-turut, baik secara nominal maupun rasio utang. Tercatat, ULN pemerintah pada akhir Januari 2018 sebesar US$357,5 miliar (Rp4.915 triliun dengan kurs Rp13.750 per dolar AS) atau atau tumbuh 10,3 persen (year on year/yoy).

Menurutnya, utang yang digunakan pemerintah selama ini kontraproduktif terhadap penerimaan rutin dalam negeri. Salah satunya, target pajak pemerintah yang tak tercapai, membuat pemerintah menambah utang lagi.

"Penerimaan rutin dalam negeri, dibandingkan pengeluaran rutin dan pembangunan menjadi defisit. Jadi kita obral utang, maksain diri," katanya di kantor Indef Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Faisal menjelaskan, pada 2010 utang Indonesia 36,3 persen dikuasai asing, di mana dari porsi tersebut, 63,7 persen dikuasai swasta. Sedangkan pada 2017 terbalik, utang Indonesia dikuasai asing sebesar 67,4 persen dan 32,6 persen. "Makin besar, dan yang terbanyak Surat Berharga Negara (SBN) dikuasai asing. Sehingga, pasar sepenuhnya tidak bisa dikendalikan, akhirnya pasar gonjang-ganjing," ungkapnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negata (APBN) 2018, total utang pemerintah mencapai Rp4.772 triliun. Namun, jika menelisik data out standing SBN posisi September 2017, sudah mencapai Rp3.128 triliun, yang terdiri SBN denominasi rupiah Rp2.279 triliun dan dalam denominasi valuta asing (valas) Rp849 triliun.

Pemerintah menggeser dominasi ULN menjadi utang dalam negeri melalui penerbitan SBN. Pasalnya, SBN yang dimiliki asing mendominasi sejak 2014 dan terus berlanjut hingga Juni 2017 mencapai 39,5 persen dari total SBN. 

"Ini perlu diwaspadai, karena rentan jika terjadi capital outflow (dana asing keluar) akan sangat berisiko bagi stabilitas ekonomi," ujarnya.

Lebih lanjut, terdapat dua indikator utang yang biasanya dipakai, yaitu rasio keseimbangan primer terhadap PDB dan rasio utang terhadap PDB. Rasio keseimbangan primer terhadap PDB pada APBN 2017 tercatat minus 1,31 persen.

"Ini juga menunjukkan cash flow (aliran dana masuk) pemerintah justru semakin tekor ketika menambah utang. Akibatnya, untuk membayar bunga dan cicilan utang harus ditopang oleh utang baru," tuturnya. 

 

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)