logo rilis
Fahri Usulkan Hak Angket Pekerja Asing
Kontributor
Zul Sikumbang
19 April 2018, 14:05 WIB
Fahri Usulkan Hak Angket Pekerja Asing
Fahri Hamzan berfoto bersama dengan Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri sebelum rapat soal tenaga kerja asing. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan, Peraturan Presiden 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) diindikasikan melanggar undang-undang (UU). Menurutnya, hak angket adalah sikap DPR yang paling pas untuk mengusut keberadaan TKA.

"Memang apabila satu keputusan pemerintah diduga telah melakukan pelanggaran undang-undang, maka level dari pengawasannya itu bukan hak bertanya biasa, atau interpelasi. Kalau hak bertanya adalah hak individual anggota, kalau hak interpelasi adalah hak pertanyaan tertulis lembaga,k tetapi karena diduga ini levelnya adalah pelanggaran undang-undang, maka Pansus Angket untuk menginvestigasi diperlukan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Sebab, katanya, bila hak interpelasi yang diajukan, maka tidak ada investigasi, dan audit menyeluruh, seperti kunjungan lapangan, pemanggilan, dan lain sebagainya. Hak interpelasi hanya bertanya melalui sidang paripurna dan dijawab di paripurna juga.

"Faktanya banyak sekali, ada pabrik-pabrik yang dibuka di tengah hutan, yang remote, dan sebagainya. Itu membuat anggota DPR perlu melakukan investigasi yang lebih lanjut. Levelnya memang angket. Saya kira itu diperlukan, karena pengiriman TKA tanpa prosedur itu telah terjadi sebelum dan setelah Perpres itu dibuat," kata Fahri.

Menurutnya, sebelum Perpres itu dibuat memang tidak ada pelanggaran UU, namun berbeda ketika Perpres tersebut disahkan.

"Tapi, setelah Perpres itu dibuat, pelanggaran UU itu dilakukan oleh Perpresnya, karena Perpres di bawah UU karena ini perlu investigasi," ujar Fahri.

Editor: Eroby JF


500
komentar (0)