logo rilis
Fahri Hamzah: Patroli Siber WhatssApp Adalah Pelanggaran Berat
Kontributor
Nailin In Saroh
19 Juni 2019, 13:00 WIB
Fahri Hamzah: Patroli Siber WhatssApp Adalah Pelanggaran Berat
Ilustrasi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

RILIS.ID, Jakarta— Kepolisian RI berencana melakukan patroli siber di WhatsApp Group (WAG). Namun, Polri hanya menyasar grup-grup percakapan yang menjadi media penyebaran hoax. Patroli siber, tidak dilakukan kepada semua WAG.

Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai, pemantauan atau ‘patroli siber’ oleh pemerintah di grup aplikasi percakapan privasi seperti WhatsApp ataupun sejenisnya, merupakan bagian dari pelanggaran berat. Karena dalam konstitusi dan Undang-Undang (UU), terutama UU tentang HAM, semuanya sudah dilindungi.

“Langkah polisi itu merupakan pelanggaran privasi, karena komunikasi di WhatsApp sebenarnya bersifat personal atau terbatas,” ujar Fahri di Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Namun sayang, lanjut Fahri, masyarakat tidak memahami arti dari privasi dan kerahasiaan pribadi. Di masyarakat hanya ada kultur komunal.

"Sehingga ketika negara mau mengambil semua data-data pribadi, masyarakat relatif tidak berani membuat bantahan dan tidak berani membuat kritik," katanya.

“Itulah yang secara terus menerus menyebabkan para pejabat negara merasa tidak punya perasaan bersalah sama sekali ketika mengintip percakapan warga negaranya,” tambah Fahri.

Padahal menurut Fahri, andai kultur masyarakat Indonesia adalah demokrasi, tentu tidak akan ada yang berani melakukan itu (mengambil data pribadi). Sebab itu merupakan bagian dari pelanggaran berat.

“Tapi faktanya, karena kita sendiri merasa tidak perlu melindungi akhirnya tindakan itu dilanjutkan. Nah, sekarang sulit kita bicara hukum kalau kita sendiri tidak tahu dan tidak paham hak-hak kita sebagai warga negara,” katanya.

Sehingga, kata Fahri, masyarakat membiarkan pemerintah sesuka-sukanya mengambil hak-hak warga negaranya. Bahkan, para pejabat negara tak punya perasaan bersalah sama sekali ketika mengintip percakapan warga negara.

“Karena sejauh menerima hak kita dirampas oleh pemerintah, maka sejauh itulah orang akan mengambil hak kita Ini persis seperti ketika kita dijajah 350 tahun, ya selama itu lah penjajahan bercokol di bumi kita,” pungkas dia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendukung patroli siber polisi di WhatsApp. Menkominfo Rudiantara mengatakan hal ini dilakukan untuk menekan peredaran hoaks.

Rudiantara menegaskan 'patroli yang dilakukan oleh polisi tidak sembarangan karena pasti ada dasar hukumnya.

"Bukan patroli suka-suka, tidak begitu . Polisi akan masuk ke dalam grup jika ada anggota grup tersebut yang berbuat kriminal. Saya dukung, dengan catatan bahwa memang harus ada yg berbuat kriminalnya. Bukan asal patroli," kata Rudiantara di Gedung DPR/ MPR di Jakarta, Selasa (18/6).

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID