logo rilis
Fahri Hamzah Minta Pemerintah Revisi Instruksi Presiden soal Tanggap Bencana
Kontributor
Nailin In Saroh
24 Januari 2019, 14:00 WIB
Fahri Hamzah Minta Pemerintah Revisi Instruksi Presiden soal Tanggap Bencana
Korban Bencana Tsunami Banten. FOTO: Humas PUPR

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah merevisi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 guna mempercepat penanganan bencana yang terjadi di banyak daerah di Indonesia.

Ia menilai, revisi tersebut perlu dilakukan lantaran tanggap bencana pemerintah terlalu lamban. Khususnya pembangunan, seperti di Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tengah, Banten, Lampung dan Sukabumi. 

"DPR minta pemerintah untuk pertimbangkan revisi Inpres Nomor 5 Tahun 2018. Sehingga menjadi dasar hukum dalam penanganan bencana untuk seluruh daerah terdampak," ujar Fahri di Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, DPR RI ini juga meminta penyederhanaan birokrasi penanganan bencana. Contohnya, dengan kepemimpinan yang lebih solid agar memastikan keterpaduan data, rencana penanganan dan keterpaduan dukungan pembiayaan penanganan dampak gempa.

DPR RI, kata dia, pun meminta pemerintah memastikan alokasi pembiayaan pemulihan gempa Lombok dan Sumbawa dengan memastikan program dan sumber pendanaannya. 

"Hal ini untuk menghindari simpang siur alokasi biaya dalam jangka pendek sampai jangka panjang," jelas legislator dapil NTB itu.

Fahri berharap pemerintah juga segera meninjau kebijakan pembangunan hunian sementara (Huntara) dan fasilitasnya untuk merespon musim hujan yang akan datang. Pemerintah, menurutnya, harus dapat mengatur agar huntara menjadi rumah tumbuh yang pada waktunya jadi permanen.

"Koordinasi, sinergi, dan pengawasan yang dilakukan antara DPR RI dengan pemerintah diharapkan menjadi sarana yang mampu mempercepat penanganan dampak bencana," tukasnya.

Editor: Elvi R




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID