logo rilis
Fahira Idris Apresiasi Kampung di Jakarta
Kontributor
Andi Mohammad Ikhbal
25 Mei 2018, 16:37 WIB
Fahira Idris Apresiasi Kampung di Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Senator atau Anggota DPD RI DKI Jakarta, Fahira Idris, mengapresiasi gerak cepat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno menunaikan janji kerjanya untuk segera melakukan penataan kampung-kampung di Jakarta. 

Konsep penataan kampung yang melibatkan warga ini adalah solusi cerdas, karena tidak hanya akan merubah wajah kampung di Jakarta menjadi lebih baik, tetapi juga menjadi jalan bagi warga untuk lebih berdaya baik secara ekonomi dan sosial budaya.

"Saya berani katakan kebijakan ini adalah sejarah baru yang abai dilakukan gubernur sebelumnya. Kampung kota di Jakarta itu penuh khazanah," kata Fahira Idris di Komplek Parlemen Jakarta pada Jumat (25/5/2018).

Kalau mau lihatkan bagaimana indahnya keakraban warga, jalanlah ke kampung-kampung Jakarta. Menata kampung, artinya tidak hanya akan membuat bentuk fisiknya menjadi lebih baik, tetapi artinya juga merawat keberagaman, toleransi, dan kesetiakawanan.

Fahira mengungkapkan, kebijakan penataan kampung lewat Keputusan Gubernur No. 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat, adalah sebuah gebrakan karena berkonsep penataan berbasis komunitas.

"Konsep ini sangat tepat dikarenakan setiap kampung di Jakarta memiliki masalah yang berbeda-beda," ujar Fahira.

"Era warga kampung kota di Jakarta hanya dijadikan obyek pembangunan sudah usai. Era ‘teror penggusuran’ juga sudah diakhiri," tambah dia.

Era hanya ada satu pilihan yaitu pindah ke rusun, juga sudah tidak berlaku. Kini warga kampung adalah subyek utama dari pembangunan kampungnya masing-masing. Mereka lah yang lebih paham persoalan di kampungnya dan bagaimana solusinya.

Sebagai informasi, penataan kampung-kampung di Jakarta merupakan salah satu janji dalam kontrak politik Anies-Sand saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK). 

Melalui payung hukum Keputusan Gubernur No. 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat, tidak lama lagi wajah dan nasib kampung-kampung yang tersebar di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan, yang telah mengalami penggusuran akan lebih baik, nyaman, dan tenang dari berbagai ancaman terutama penggusuran.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)