logo rilis
Fadli Zon: Utang Menumpuk, BUMN di Ambang Krisis Serius
Kontributor
Zul Sikumbang
06 Juni 2018, 23:18 WIB
Fadli Zon: Utang Menumpuk, BUMN di Ambang Krisis Serius
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Melonjaknya utang BUMN hingga Rp1.300 triliun dalam empat tahun terakhir menandakan BUMN Indonesia diambang krisis yang serius.

Bahkan, untuk menyeimbangkan neraca keuangan, sejumlah BUMN, terutama yang bergerak di bidang energi dan infrastruktur, terancam harus menghentikan investasi dalam lima tahun ke depan.

"Satu per satu masalah yang ditanam oleh rezim berkuasa saat ini mulai meletus menjadi ancaman. Kita sudah mengingatkan dari awal pembangunan infrastruktur yang dilakukan saat perekonomian sedang lesu dan negara tak punya uang sangatlah berbahaya. Tapi Presiden berdalih pembangunan infrastruktur tak akan membebani APBN," kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Dalih tersebut, kata Fadli, tidaklah benar. Pada kenyataannya pembangunan tadi telah dibiayai oleh utang BUMN yang risikonya pasti kembali lagi ke APBN.

"Sebagai gambaran, saat ini total utang BUMN mencapai Rp4.825 trliun, atau naik Rp1.337 triliun dibandingkan catatan utang tahun 2014 yang sebesar Rp3.488 triliun. Kalau kita perhatikan data-data mengenai utang Indonesia, lonjakan utang sektor publik terjadi sejak tahun 2014 memang terutama disebabkan lonjakan utang BUMN," katanya.

Menurut Fadli, ada dua masalah fatal terkait utang BUMN tersebut. Pertama, sebagian besar utang itu merupakan utang jangka pendek. 

"Ini kan berbahaya, sebab situasi perekonomian, baik global maupun domestik, sedang mengalami kontraksi," sebutnya.

Kedua, dari data yang ia punya, sekitar 60 persen utang tersebut berbentuk valuta asing yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah.

"Jika nilai tukar rupiah melemah, BUMN tentu akan semakin berdarah-darah," kata dia.

Meski total aset BUMN naik menjadi Rp7.212 triliun pada akhir 2017, kata Fadli, dengan utang Rp4.825 triliun maka rasio utang BUMN mencapai 67 persen aset.

"Ini sudah lampu merah sebenarnya. Celakanya, dalam kondisi semacam itu, Kementerian BUMN masih menargetkan untuk menambah utang hingga Rp5.253 triliun sepanjang tahun ini," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Ia pun mencontohkan, dalam tiga tahun terakhir sejak 2014, semua BUMN Karya utangnya naik di atas 100 persen, bahkan ada yang lebih dari 600 persen. PT Waskita Karya Tbk, misalnya, utangnya meroket hingga 669 persen. Meskipun tak sampai meroket, PT Wijaya Karya Tbk lonjakan utangnya mencapai 181 persen, PT Adhi Karya Tbk utangnya naik 155 persen, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk utangnya naik 125 persen.

"Ini kekeliruan kebijakan. Dari sudut pandang manapun, kenaikan tersebut sangat tidak sehat," ucapnya.

Karenanya, ujar Fadli, tidak heran, Standard & Poor's Global Ratings memberi kartu kuning bagi BUMN, mengingat neracanya yang terus memburuk sesudah terlibat dalam berbagai proyek infrastruktur pemerintah.

"BUMN, terutama sektor kelistrikan dan konstruksi, telah mencetak utang yang sangat besar. Hal ini telah menyebabkan neraca perseroan jadi berdarah-darah," katanya.

Akibat perencanaan pemerintah yang ceroboh, paparnya, Indonesia saat ini telah masuk dalam jebakan utang yang sangat berbahaya. Ia mengingatkan, seluruh krisis ekonomi yang pernah terjadi selalu terkait dengan utang. Krisis pada 1997-1998, misalnya, terjadi akibat akumulasi utang yang terjadi pasca-liberalisasi sektor keuangan pada dekade 1980-an. Begitu juga dengan krisis utang di Amerika Latin pada dekade 1980-an, disebabkan oleh ekspansi fiskal dan akumulasi utang pemerintah yang berlebihan. 

"Bagaimana pemerintah akan mengatasi krisis utang BUMN ini? Dengan PMN (Penyertaan Modal Negara)? Dari mana pemerintah mendapatkan uang untuk memberikan PMN? Dari menambah utang pemerintah? Ini kan jadi seperti lingkaran setan, karena ujung-ujungnya tetap kembali ke APBN. Itu sebabnya, saat Presiden dulu mengklaim bahwa pembangunan infrastruktur tidak akan membebani APBN, sejak awal saya menganggapnya omong kosong. Cukup jelas semua itu kini sedang mengarah untuk membebani APBN," pungkas Fadli.

Editor: Eroby JF


500
komentar (0)