Home » Peristiwa » Nasional

Fadli Zon: Saya Lihat Impor Beras Ini Aneh

print this page Minggu, 14/1/2018 | 10:50

ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Umum  Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) Fadli Zon mengkritik rencana pemerintah yang akan mengimpor 500 ribu ton beras.

Menurutnya, rencana tersebut hanya membuktikan kacaunya tata kelola pangan pemerintah, sekaligus menunjukkan rendahnya mutu data pangan yang selama ini mereka miliki.

“Saya melihat kebijakan impor beras ini sangat aneh. Pernyataan pemerintah tidak ada yang sinkron satu sama lain,” kata Fadli kepada rilis.id, Jakarta, Minggu (14/1/2018).

Paling tidak ada empat keanehan terkait impor beras tersebut.

Pertama, Kementerian Pertanian (Kementan) hingga saat ini masih mengaku, pada Januari 2018 mengalami surplus beras sebesar 329 ribu ton. Dengan mengacu data BPS, Kementan menyatakan bahwa sepanjang 2017 produksi beras mencapai 2,8 juta ton, sementara tingkat konsumsi kita sekitar 2,5 juta ton.

“Jika angka-angka ini benar, kita seharusnya memang surplus beras. Namun anehnya harga beras di pasar justru terus naik,” ujarnya.

Kedua, pemerintah menyebut, kelangkaan beras terjadi pada golongan beras medium, yang selama ini dikonsumsi oleh kalangan menengah, namun izin impor yang diterbitkan Kementerian Perdagangan malah untuk beras premium.

“Ini kan tidak nyambung. Yang dianggap masalah adanya dimana, tapi penyelesaiannya entah ke mana,” ungkap Plt Ketua DPR RI itu.

Ketiga, pemerintah berdalih impor beras bulan untuk menstabilkan harga beras, artinya untuk keperluan umum. Nah, sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Permendag No. 1/2018, yang disusun untuk melegitimasi impor beras ini, izin impor untuk keperluan umum hanya dapat dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Perihal izin berdasarkan, Pasal 16 Permendag No. 1/2018.

“Nah, ini Menteri Perdagangan malah memberikan izinnya ke perusahaan lain,” sebut Fadli Zon.

Keempat, izin impor ini dikeluarkan pemerintah persis pada saat petani kita sedang menghadapi musim panen.

“Bagi saya, empat keanehan itu sudah lebih dari cukup membuktikan pemerintah selama ini memang tidak transparan dalam mengelola kebijakan pangan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pemerintah resmi mengeluarkan pernyataan akan mengimpor 500 ribu ton beras untuk menstabilkan harga. Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan izin impor untuk menstabilkan harga beras yang meroket sejak akhir Desember tahun lalu, hingga awal tahun 2018.

Penulis Zul Sikumbang
Editor Elvi R

Tags:

Harga BerasImpor BerasDPR RIFadli Zon