logo rilis

Fadli Zon: Alquran Tak Boleh Dijadikan Barang Bukti
Kontributor
Zul Sikumbang
20 Mei 2018, 18:21 WIB
Fadli Zon: Alquran Tak Boleh Dijadikan Barang Bukti
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, di Kompleks Parlemen. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menyatakan, Alquran tak boleh dijadikan barang bukti tindak pidana terorisme. Jika dilakukan, dianggap pelecehan terhadap tindak pidana terorisme.

"Menyita Alquran untuk kepentingan penyidikan, merupakan tindakan yang tak pantas dan tak bisa dibenarkan," ujarnya di Jakarta, Minggu (20/5/2018). Demikian disampaikannya merespons petisi terhadap Polri, agar tak lagi menjadikan kitab suci Islam sebagai bukti kejahatan, khususnya terorisme.

Apalagi, ungkap Fadli, sikap internal Polri terbelah. Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto, menyatakan, menerima petisi sebagai masukan dan bahan evaluasi. Sedangkan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, menyatakan penyitaan Alquran oleh pihaknya merupakan hoaks. 

Karenanya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini meminta, Polri memberikan keterangan resmi terkait petisi tersebut. Korps Bhayangkara juga diminta melakukan evaluasi, bila di lapangan anggotanya kerap menyita Alquran sebagai barang bukti.

Dia mencontohkan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kasus terpidana Masykur Rahmat bin Mahmud di Aceh. Pada perkara itu, Alquran menjadi barang bukti yang disita. 

"Jadi, petisi masyarakat tersebut ada dasarnya. Sehingga, Polri harus merespons petisi masyarakat tersebut dengan serius. Bahkan, Polri harus menjelaskan, kenapa Alquran kerap disita dan dijadikan barang bukti oleh aparatnya," jelasnya.

Fadli lantas mengingatkan, barang bukti yang dapat disita tercantum dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Barang-barang yang dapat disita, di antaranya benda yang diperoleh, digunakan secara langsung, atau benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

"Sebagai kitab suci, Alquran tak bisa dijadikan barang bukti yang disita. Jika penyidik menyita Alquran sebagai barang bukti, sama saja penyidik ingin mengatakan ada hubungan antara Alquran dan tindak pidana terorisme. Itu logika yang keliru, dan sangat melecehkan," urainya.

"Penyidik harus sensitif. Sebab jika tidak, tindakan tersebut justru bisa memicu radikalisme yang lain," imbuh Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini.

Sebagaimana kitab suci agama lain, tambah Fadli, tak ada hubungan antara Alquran dengan tindakan radikal. Justru sebaliknya, Alquran merupakan sumber kebaikan dan kedamaian.

Menurut dia, akar radikalisme lebih dipicu masalah sosial. Individu atau kelompok memiliki keyakinan kuat, bahwa mereka adalah korban ketidakadilan.

"Situasi ini, yang memungkinkan sejumlah individu memiliki pandangan sempit terhadap teks-teks yang dibacanya. Belum lagi adanya kemungkinan tindak pidana terorisme itu, bagian dari plot dan rekayasa untuk tujuan tertentu," tutup Fadli.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)