logo rilis
Fadli Minta Kemendagri Cari Solusi 6,7 Juta Pemilih Terancam Hak Pilihnya
Kontributor
Zul Sikumbang
08 Mei 2018, 21:33 WIB
Fadli Minta Kemendagri Cari Solusi 6,7 Juta Pemilih Terancam Hak Pilihnya
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Kurang dari 2 bulan menjelang pemungutan suara Pilkada serentak 2018, sekitar 6,7 juta pemilih terancam kehilangan hak pilih. 

Karena itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta, Kementerian Dalam Negeri dan KPU agar mencarikan solusi untuk 6,7 juta pemilih agar terjamin hak pilih mereka di TPS pada 27 Juni 2018 mendatang. 

Berdasarkan data Kemendagri, dari 192 juta pemilih, terdapat 11 juta orang di 34 provinsi, yang belum terekam data kependudukannya secara elektronik. Dari jumlah tersebut, 6,7 juta-nya terancam kehilangan hak pilihnya.

“Ini disebabkan, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 yang kemudian diadopsi dalam peraturan KPU, e-KTP atau Surat Keterangan (Suket), adalah syarat mutlak untuk dapat menggunakan hak suara di TPS. Sementara itu, 11 juta pemilih tersebut tidak mungkin langsung bisa memiliki Suket (surat keterangan). Sebab, mereka bukan saja belum memiliki e-KTP, tapi bahkan belum melakukan perekaman e-KTP. Ini yang harus dicarikan jalan keluarnya,” kata Fadli di Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menambahkan, persoalan daftar pemilih ini sangat vital dalam demokrasi langsung. Artinya, kalau daftar pemilihnya bermasalah, maka bisa dikatakan proses elektoralnya pun berjalan tidak
free, fair, and competitive.

“Tapi sayangnya, persoalan ini terus berulang. Padahal, bagi kita ini bukan kali pertama. Pilkada Serentak 2018 merupakan gelombang ketiga dari amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Seharusnya jaminan terhadap hak pilih penduduk, sudah bisa diatasi jauh-jauh hari,” kata Fadli.

Persoalan kependudukan memang sangat dinamis. Sebab perubahan umur, perpindahan dan kematian, tidak langsung dicatat oleh sistem kita. DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) yang telah diberikan Kemendagri kepada KPU pun tidak ada jaminan 100 persen akurat. Namun, bukan berarti hal ini bisa menjadi pembenaran bahwa
kualitas Daftar Pemillih selalu bermasalah.

“Untuk itu, Kemendagri dan KPU wajib melakukan sinkronisasi data yang intensif. Selain itu, secara operasional, Kemendagri juga harus mempercepat proses perekaman data e-KTP. Kemendagri harus lebih proaktif. Jangan mempersulit penduduk. Serta menurunkan tim yang lebih banyak ke seluruh provinsi untuk menjemput perekaman data penduduk. Banyak masyarakat mengeluh karena pelayan e-KTP ini buruk sekali,” ujarnya.

Berkaca dari Pilkada DKI Jakarta 2017, berdasarkan catatan saat itu kurang lebih ada 500 ribu warga Jakarta yang belum terekam di e-KTP. Hak suaranya pun hilang karena aturan. Penggunaan Suket (Surat keterangan) untuk mengganti e-KTP pun berjalan penuh masalah. 

Hal ini dikarenakan pemilih yang menggunakan Suket harus mengisi formulir DPTb (Daftar Pemilih Tambahan). Sedangkan formulir DPTb jumlahnya dibatasi sebanyak 20 formulir per TPS. Akhirnya banyak pemilih yang tak bisa memilih karena kekurangan DPTb.

Meski demikian, saat ini seharusnya pemerintah juga wajib memikirkan solusi prosedural. Terutama, untuk mengantisipasi jika proses perekaman data e-KTP tidak dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari dua bulan. Pemerintah harus menentukan, apakah persoalan jaminan hak pilih ini, sudah tergolong situasi yang darurat atau belum. Sebab, dalam situasi darurat, pemerintah dimungkinkan untuk menerbitkan Perppu.

“Kita tidak ingin Pilkada serentak 2018 yang diprediksi menghabiskan anggaran Rp20 triliun ini, dijalankan dengan kualitas main-main. Kita ingin pelaksanaan pilkada serentak 2018 berkualitas. Hak pilih seluruh warga negara terjamin. Apalagi, sukses tidaknya Pilkada 2018 akan sangat menentukan kualitas pelaksanaan Pemilu Serentak 2019,” pungkas Fadli.

Sebelumnya, KPU tengah menghimpun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pilkada serentak 2018. Total DPS yang telah tercatat mencapai 152 Juta orang.

Dari 152 juta pemilih, pemilih laki-laki tercatat 75 juta dan pemilih perempuan 76 juta. Sedangkan untuk Tempat Pemilihan Suara (TPS) sebanyak 385 ribu di 375 kabupaten/kota.

Selain itu KPU juga menjelaskan tercatat sebanyak 6.768.025 pemilih belum memiliki KTP elektronik. Dengan jumlah laki-laki 3.497.228 dan jumlah perempuan 3.270.797 pemilih.

Editor: Sukma Alam


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)