logo rilis
Evaluasi UNBK, DPR: Kemdikbud Tak Punya Peta Jalan dan Paksakan Diri
Kontributor

31 Mei 2018, 19:00 WIB
Evaluasi UNBK, DPR: Kemdikbud Tak Punya Peta Jalan dan Paksakan Diri
Ferdiansyah. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Yogyakarta— Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengatakan, pada hakekatnya Komisi X DPR mendorong pelaksanaan akselerasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Namun, Komisi X melihat masih ada beberapa hal penting yang kurang diperhatikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Bukan berarti tidak ada kemajuan, tetapi jangan memaksakan diri untuk dilakukan secara menyeluruh. Mengingat sarana dan prasarana UNBK masih belum merata di seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Masih banyak yang perlu dilakukan rehabilitasi," papar  Ferdiansyah di sela kunjungan kerja di Yogyakarta, seperti dikutip dari laman DPR, Kamis (31/5/2018).

Ferdi mengatakan, seandainya diberikan sarana dan prasarana di luar masalah gedung, seperti perangkat komputer, pun masih menyisakan persoalan lainnya. Yakni, SDM yang harus ditingkatkan kemampuannya dalam hal perawatan sarana dan prasarana IT tersebut.

"Persoalan lainnya adalah yang berada di luar wilayah kewenangan Kemendikbud, yaitu internet dan listrik. Belum seluruh sekolah yang sudah teraliri saluran listrik, seandainya pun listrik sudah teraliri tetapi terkadang masih ada yang kondisinya sering mati hidup," ujar politisi Fraksi Golkar itu.

Terkait evaluasi UNBK, sambung Ferdi, sebenarnya Komisi X sudah dapat menduga persoalan-persoalan yang mungkin dihadapi itu.

"Ini akan menjadi sesuatu yang berat, karena pemerintah tidak membuat peta jalan dan kesannya memaksakan diri," tuturnya.

Karenanya, Panitia Kerja Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Komisi X DPR memberikan solusi bahwa khusus untuk sarana dan prasarana pendukung UNBK, seperti penyediaan sarana komputer, anggarannya dimasukan pada dana Bantuan Operasional Sekolah.

Dengan kata lain, lanjutnya, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana komputer tersebut dilakukan dengan cara sewa, bukan dengan cara membeli.

"Karena kalau dengan cara membeli dan hanya digunakan untuk pelaksanaan UNBK, tentu hal ini akan memakan biaya yang sangat besar," imbuhnya. 

Ferdi menyatakan, Komisi X DPR mendorong akselerasi UNBK namun dengan catatan harus menyeluruh, yakni perlu ada perbaikan terhadap SDM serta sarana dan prasarana pendukungnya.

"Kata kuncinya adalah silakan melakukan akselerasi tetapi jangan memaksakan diri," tandasnya.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)