logo rilis

Era Baru Peradilan Modern di Indonesia
Kontributor
RILIS.ID
27 Februari 2019, 11:20 WIB
Era Baru Peradilan Modern di Indonesia
Martha Satria Putra, Hakim Yustisial di Mahkamah Agung RI

MAHKAMAH Agung (MA) RI dari waktu ke waktu terus berupaya meningkatkan kinerjanya. Inovasi terus dilakukan untuk menghadapi perkembangan zaman yang begitu dinamis terlebih di era teknologi informasi.  

Laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya menuntut badan-badan peradilan di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia untuk mulai mengadopsi penggunaan teknologi informasi.

Bila sebelumnya pengadministrasian perkara dilaksanakan secara manual yang memakan waktu lama dan biaya tinggi, teknologi informasi telah mempercepat, mempermudah, dan mempermurah biaya pengadministrasian perkara di lingkungan MA.

Ide pemanfaatan teknologi informasi untuk tugas-tugas peradilan tersebut saat ini semakin berkembang pesat menuju Peradilan Elektronik (e-court). Di mana teknologi informasi didayagunakan dalam pengadministrasian perkara dan pelaksanaan hukum acara.

E-court di Indonesia telah mulai resmi diterapkan pasca-keluarnya Peraturan MA Nomor 3 tahun 2018.

Modernisasi pada bidang administrasi perkara merupakan upaya untuk mendorong percepatan dalam layanan peradilan. Namun pada kenyataannya implementasi terkendala peraturan hukum acara yang tidak kunjung diperbarui sehingga menghambat peluang menggantikan proses lama yang sudah tidak efisien.

Disamping aplikasi e-court, MA telah menyempurnakan pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Yaitu SIPP versi 3.2.0 secara nasional pada empat lingkungan peradilan yang terintegrasi dengan Direktori Putusan dan Sistem Administrasi Perkara (SIAP) MA, aplikasi SIPP Modul Gugatan Ekonomi Syariah, dan aplikasi SIPP Modul Gugatan Sengketa Pemilihan Umum.

Walhasil Laporan tahunan MA 2018 menyebut pada 2018 sebanyak 907 perkara yang masuk telah menggunakan e-court. Rinciannya, 445 perkara terdaftar menggunakan e-court pada pengadilan di lingkungan peradilan umum; 422 perkara di lingkungan peradilan agama; dan 20 perkara di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara (TUN).

Penggunaan teknologi informasi juga semakin mempercepat proses penegakan hukum dalam hal ini di pengadilan. Selama 2018, sebanyak 17.638 perkara berhasil diputus MA.

Laporan tahunan MA menyebut selama 2018 sebanyak 18.544 perkara masuk MA. Terdiri dari 17.156 perkara masuk pada 2018 dan 1.388 sisa perkara tahun 2017.  

Dari jumlah tersebut MA berhasil memutus sebanyak 17.638 perkara, sehingga sisa di tahun 2018 tinggal 906 perkara.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2018 merupakan yang terbanyak dalam sejarah MA. Namun dengan jumlah hakim agung yang relatif sama dari tahun-tahun sebelumnya, MA mampu memutus perkara melampaui tahun 2017.

Bila dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah perkara yang diterima (diregister) meningkat 10,65 persen; jumlah beban perkara meningkat 3,82 persen; jumlah perkara yang diputus meningkat 7,07 persen, dan jumlah sisa perkara berkurang 34,73 persen.

Sementara sisa perkara 2018 juga merupakan jumlah terkecil dalam sejarah MA. Merujuk pada sisa perkara tahun 2012 yang berjumlah 10.112 perkara, hingga tahun 2018 MA mampu mengikis sisa perkara sebanyak 9.206 perkara atau 91,04 persen.

Perbandingan tersebut menunjukkan rasio produktivitas memutus perkara di MA tahun 2018 naik menjadi 95,11 persen atau meningkat 2,89 persen dibanding rasio produktivitas memutus tahun 2017 sebesar 92,23 persen.

Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 70 persen, pencapaiannya melampaui target sebesar 25,11 persen.

Dari segi waktu selama 2018, sebanyak 96,33 persen perkara berhasil diputus tepat waktu.

Sepanjang tahun itu, MA telah memutus on time case processing dalam jangka waktu 1-3 bulan sebanyak 16.911 dari 17.638 perkara (96,33 persen). Hanya 3,67 persen perkara yang diputus di atas tiga bulan. Capaian ini melampaui target Mahkamah Agung sendiri yang menetapkan target on time case processing sebesar 75 persen.

Capaian ini menunjukan semua parameter pengukuran kinerja penanganan perkara MA, yaitu (1) jumlah perkara yang diputus, (2) jumlah sisa perkara, (3) rasio produktivitas memutus perkara, (4) jumlah perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu, (5) jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju, dan (6) rasio penyelesaian perkara (clearance rate), melampaui semua target yang ditetapkan. Bahkan semuanya mencatat rekor baru sebagai yang terbaik sepanjang sejarah MA.

Era baru pengadilan modern yang diterapkan MA terbukti telah memberikan kontribusi positif bagi proses penegakan hukum di Indonesia.

Meski demikian tentunya masih ada kekurangan dan kelemahan yang perlu diperbaiki pada masa yang akan datang agar kinerja dan kepercayaan publik terhadap pengadilan akan terus meningkat. (*)

Editor: gueade




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID