logo rilis
Enam Hakim MK Ini Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK
Kontributor
Tari Oktaviani
04 April 2018, 17:21 WIB
Enam Hakim MK Ini Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK
ILUSTRAS: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Enam hakim Mahkamah Konstitusi belum melaporkan secara periodik harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, mereka diwajibkan untuk melaporkan secara rutin tiap tahun seperti hal-nya laporan pajak.

Febri enggan membeberkan nama-nama tersebut. Namun, dari data KPK update terakhir keenam orang hakim MK itu ialah Amwar Usman selaku Ketua MK serta anggotanya Arief Hidayat, Maria Farida, Wahiduddin Adams, Suhartoyo dan Manahan Sitompul.

"Mengacu pada Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016, masih terdapat 6 Hakim Konstitusi yang perlu melaporkan LHKPN periodik, untuk posisi harta selama rentang waktu 2017," kata Febri, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Menurut Febri, berdasarkan data per-31 Maret 2018, para hakim Mahkamah Konstitusi sudah semua melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada KPK. Namun memang ada beberapa yang belum mengupdaten-ya lagi. Untuk itu, dia pun mengingatkan agar para hakim konstitusi yang belum meng-update laporan harta kekayaannya pada 2017 kemarin untuk segera melakukan laporan.

"Dan kami ingatkan kembali agar penyelenggara negara yang belum melaporkan kekayaan di 2017 agar segera melakukan pelaporan periodik tersebut," ujar Febri.

Sebelumnya tim pencegahan KPK juga telah menyampaikan surat ke seluruh instansi, termasuk ke MK untuk menyampaikan kewajiban melapor LHKPN secara periodik setiap tahun.

Hal itu berdasarkan Surat Edaran tertanggal 26 Oktober 2016, Surat KPK tertanggal 17 November 2016, Surat KPK tertanggal 25 September 2017 pada Koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka sosialisasi Peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016 dan Surat KPK tertanggal 07 Maret 2018.

Lebih jauh, nantinya tim dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN) KPK juga berencana akan datang ke MK untuk berkoordinasi pada tanggal 19 April 2018 terkait hal tersebut.

"Ini agar upaya pencegahan korupsi, khususnya pemenuhan kewajiban hukum melaporkan LHKPN berjalan lebih baik," ujar Febri.

Diketahui pelaporan LHKPN merupakan kewajiban penyelenggara negara yang didasarkan pada aturan di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN.

Berikut adalah data pelaporan LHKPN Hakim MK :

1. Anwar Usman
Melaporkan LHKPN 1 kali selama di MK dan 2 kali saat masih di MA. Laporan terakhir untuk posisi harta per 31 Desember 2016. Laporan diterima KPK secara lengkap 10 Maret 2017.

2. Aswanto
Melaporkan LHKPN sebanyak 1 kali pada tanggal 6 Maret 2017.

3. Arief Hidayat
Melaporkan LHKPN sebanyak 4 kali, dengan laporan terakhir posisi harta per 30 Desember 2016

4. Maria Farida
Melaporkan LHKPN 3 kali, dengan laporan terakhir posisi harta per 30 Desember 2016.

5. Wahiduddin Adams
Melaporkan LHKPN 3 kali, dengan laporan terakhir posisi harta per 30 November 2016.

6. I Dewa Gede Palguna
Melaporkan LHKPN 5 kali, dengan laporan terakhir posisi harta per 31 Desember 2017. Telah melaporkan melalui aplikasi LHKPN secara online tanggal 2 April 2018.

7. Suhartoyo
Melaporkan LHKPN 2 kali, dengan laporan terakhir 21 Juni 2016.

8. Manahan Sitompul
Melaporkan LHKPN 6 kali, dengan laporan terakhir 15 Maret 2016.

9. Saldi Isra
Melaporkan LHKPN 1 kali, dengan laporan terakhir 6 Juni 2017.

Editor: Elvi R


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)