logo rilis
Enam Fakta Sidang Setya Novanto yang Menarik Perhatian
Kontributor
Tari Oktaviani
28 Maret 2018, 12:07 WIB
Enam Fakta Sidang Setya Novanto yang Menarik Perhatian
Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto, akan menghadapi tuntutan hukuman esok hari, Kamis (28/3/2018). Sedianya kurungan penjara akan menemuinya. Selama persidangannya terungkap sejumlah fakta menarik.

Diketahui dalam kasus pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) ini, Setya Novanto didakwa menyalahgunakan kewenangannya selaku Ketua Fraksi Golkar di DPR dalam proyek senilai Rp5,9 Triliun.

Dari nilai proyek tersebut, perbuatan Setya Novanto itu diduga menyebabkan kerugian negara Rp2,3 triliun. "Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum," ujar Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Irene Putrie saat membaca surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/12/2017).

Ia pun didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1.

Berikut fakta menarik selama persidangan:

1. Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Golkar ternyata diduga sebagai kunci keberhasilan pembahasan anggaran. Pasalnya, dalam surat dakwaan, ia melakukan banyak pertemuan yang dihadiri pengusaha dan pejabat Kemendagri untuk membicarakan khusus terkait e-KTP.

Seperti pertemuan dengan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman. Dalam pertemuan itu, Setya Novanto menyatakan kesiapannya untuk mendukung proyek e-KTP dan menggolkan usulan anggaran Rp5,9 triliun di DPR. Kendati demikian, ia meminta agar jatah fee sebesar 5 persen untuk kemudian diberikan ke beberapa anggota DPR.

2. Setya Novanto ternyata sengaja memakai perusahaan milik keponakannya untuk mendapat keuntungan dari proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Adapun perusahaan yang dimaksud ialah PT Murakabi Sejahtera milik Irvanto Hendra Pambudi Cahyo yang tidak lain merupakan keponakannya.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum KPK, Novanto bekerjasama dengan Andi Agustinus untuk menyiapkan perusahaan-perusahaan yang akan mengikuti proses lelang tender.

"Bahwa PT Murakabi Sejahtera yang dipersiapkan oleh terdakwa dan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai salah satu perusahaan pendamping pekerjaan penerapan KTP elektronik merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh terdakwa melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo atau keponakan terdakwa," kata Jaksa KPK Irene Putri dalam persidangan tindak pidana korupsi, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2017).

Tak hanya mendayagunakan keponakannya, Setya Novanto juga memanfaatkan peran sang Istri, Deisti Astriani Tagor dan anaknya, Rheza Herwindo dengan cara Irvanto membeli saham PT Murakabi Sejahtera milik Vidi Gunawan yang juga adik Andi sebagai Direktur PT Murakabi Sejahtera untuk kemudian diikutsertakan ke konsorsium lelang PNRI.

"Selanjutnya Deisti Astriani Tagor dan Rheza Herwindo membeli sebagian besar saham PT Mondialindo Graha Perdana yang merupakan holding dari PT Murakabi Sejahtera," ujarnya.

Supaya bisa ikut tender dan memenangkan konsorsium PNRI, PT Murakabi Sejahtera kemudian sengaja memasukan jasa usaha pembuatan ID card. Padahal, sebelumnya jasa tersebut tidak ada di Murakabi.

"Sebelum pelaksanaan lelang pekerjaan penerapan KTP elektronik, PT Murakabi Sejahtera memasukkan jasa pembuatan ID card, hologram, spesifik ribbon, dan security printing ke dalam bidang usahanya," tutupnya.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Setya Novanto juga sengaja menyamarkan uang hasil korupsi yang datang dari negara asing melalui money changer agar tidak ketahuan oleh penegak hukum. Juru Bicara KPK Febri Diansyah berujar, untuk itulah penyidik mendalami skema aliran uang dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) ini.

"Didesain sedemikian rupa salah satunya melalui money changer agar tidak kasat mata atau untuk tidak terlihat oleh penegak hukum," katanya, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

4. Para pemilik money changer mengakui telah mengirimkan uang dolar sebanyak 3,5 juta kepada keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi. Diantaranya, Irvanto diduga memindahkan uang senilai US$2,62 juta dari perusahaan Biomorf Mauritius ke Indonesia dengan skema barter dolar.

Perusahaan Biomorf Mauritius adalah perusahaan asing yang menjadi salah satu penyedia produk biometrik merek L-1. Produk tersebut digunakan dalam proyek pengadaan e-KTP milik Kementerian Dalam Negeri.

Upaya pemindahan uang itu dimulai saat Irvan meminta bantuan pemindahan uang itu kepada Manajer Marketing Inti Valuta Money Changer, Riswan alias Iwan Barawa, Januari 2012. Namun, Irvan tak mau menukarkan uang itu dengan rupiah. Ia ingin menerima dalam bentuk dolar AS.

Lantaran Riswan tak memiliki izin untuk tukar dolar ke luar negeri, ia kemudian meminta bantuan kepada Komisaris PT. Berkah Langgeng Abadi Juli Hira.

Dari jasa pemindahan uang pecahan dolar AS ini, Irvan dan Juli mendapatkan imbal jasa Rp100 per dolar. Rinciannya, Juli mendapat Rp40 per dolar, dan Iwan mendapat Rp60 setiap dolarnya.

Berdasarkan skema pemindahan uang yang ditunjukan Jaksa Penuntut Umum KPK, Biomorf Mauritius mentransferkan uang-uang itu secara bertahap ke sejumlah perusahaan maupun individu. Yakni, Santoso Kartono US$465,440 ribu, Kohler Asia Pacific US$101,9 ribu, Cosmic Enterprise US$200 ribu.

Selain itu, ada Sunshine Development US$500 ribu, Golden Victory US$183,4 ribu, Pacific Ofeo Chemical US$133,4 ribu, Wa Kong Trading US$250 ribu, Omni Potent Ventura US$240 ribu, dan Juli Hira US$200 ribu.

Dari rekening tersebut, transfer sebesar US$2,62 juta dilakukan ke rekening yang diberikan Juli kepada Iwan. Lalu Iwan memberikan kepada Irvanto untuk kemudian dibagikan ke beberapa anggota DPR.

"Jadi saya kasih ke Irvanto total US$3,5 juta. Seingat saya tiga kali pemberian," ujar Iwan kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Lalu saat ditanya oleh Majelis Hakim pengadilan tindak pidana korupsi terkait pengetahuan Iwan asal uang tersebut, Iwan mengaku tak mengetahuinya. Bahkan dirinya tak tahu bahwa uang itu dari Biomorf Mauritius, salah satu perusahaan yang merupakan vendor produk biometrik untuk proyek e-KTP.

"Enggak tau (sumbernya). Saya hanya tau uang dari Pak Irvanto," kata Iwan.

Sementara, Direktur PT Erakom Indonesia Feri Tan juga mengaku pernah disuruh Juli Hira selaku pemilik money changer Berkah Langgeng untuk mengirimkan uang kepada PT OEM Investment Pte Ltd. Diketahui, PT OEM Investment tersebut merupakan milik dari Made Oka Masagung.

Dia mengatakan, kala itu sedang membutuhkan dolar untuk bisnisnya di bidang komputer. Saat hendak membayarnya, Juli Hira pun meminta Feri mengirimkan ke rekening atas nama PT OEM Investment Pte Ltd.

"Waktu itu saya ada beli dolar tahun 2014 sebesar US$600 ribu dan US$400 ribu. Kemudian saya beli. 1 minggu kemudian saya bayar, Bu Juli komplain mau transfer ke luar dan berikan nomor rekening. Kebetulan pas uang saya dolar jadi saya jalankan transfer itu," katanya di sidang pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Kendati begitu ia mengaku tidak mengenal pemilik PT OEM Investment. Termasuk nama Made Oka Masagung yang juga tak pernah didengarnya. Ini dikarenakan ia juga tidak menanyakan alasan kenapa Juli menyuruhnya kirim ke rekening perusahaan lain.

"Enggak (nanya), kan saya sudah dapat dolarnya lagi jadi pas saya tanya bayar kemana, dia bilang ke situ ya saya kirim," ungkapnya.

Meski begitu, Fery menyebut bahwa nomor rekening yang disediakan Juli Hira itu berasal dari Singapura. "Adanya di Singapura," sebutnya.

Di sisi lain, dalam persidangan pemeriksaan terdakwa, Setya Novanto mengakui uang yang dibagikan ke Komisi II dan Banggar berasal dari hasil perputaran money changer yang ditampung oleh rekan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi. Ini ihwal sebelumnya terkonfirmasi uang sebesar US$3,5 juta ditarik oleh beberapa money changer dan dikumpulkan di Riswan Aliaa Iwan.

"Bahwa uang itu diketahui Andi dan Irvan. Saya tanya apa itu uang dari Iwan, ya memang uang-uang dari situ," kata Novanto di pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Ia mengatakan, ketika uang sudah kumpul di Iwan maka kemudian uang tersebut dibagikan ke sejumlah anggota dewan. Adapun yang ia ingat yaitu Olly Dondokambey, Tamsil Linrung, Mirwan Amir, Melchias Markus Mekeng, Arif Wibowo, Ganjar Pranowo dan Jafar Habsah yang masing-masing mendapat US$ 500 ribu.

"Ya itu mengenai uang-uang itu. Yang untuk teman-teman di dewan," paparnya.

Saat ditanya oleh Hakim Anwar ihwal siapa yang memberikannya ke para anggota DPR itu, Novanto menyebut keponakannya lah yang mengantarnya.

"Katanya si Irvan. Total US$3,5 juta," paparnya.

5. Belakangan Setya Novanto akhirnya mengungkap aliran dana yang diduga hasil korupsi berjamaah. Dalam agenda pemeriksaan terdakwa hari ini, ia mengaku tahu adanya pembagian ke sejumlah anggota DPR kala itu.

Ia mengatakan, pada akhir 2011 pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong telah menyampaikan pesan kepadanya bahwa uang e-KTP sudah diberikan ke beberapa orang anggota dewan. Adapun diantaranya yang ia ingat ialah ke Komisi II dan Badan Anggaran DPR yakni Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Melchias Markus Mekeng, Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey.

"Pertama adalah untuk komisi II pak Chairuman sejumlah US$500 dan untuk Ganjar sudah dipotong oleh Chairuman dan untuk kepentingan pimpinan banggar sudah sampaikan juga ke Melchias Mekeng US$500, Tamsil Linrung US$500, Olly Dondo US$500 di antaranya melalui Irvanto," katanya dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Selain itu, ia juga mengatakan petinggi fraksi PDI Perjuangan kala itu juga ikut kecipratan duit hasil dugaan korupsi. Hal itu ia ketahui dari keterangan pengusaha Made Oka Masagung.

"Waktu itu ada pertemuan di rumah saya yang dihadiri oleh Oka dan Irvanto, di sana saya berikan ke Puan Maharani US$500 ribu, Pramono Anung US$500 ribu," kata Novanto.

Ia mengatakan, pembagian uang itu dilakukan oleh keponakannya sendiri Irvanto Hendra Pambudi yang kini juga sudah berstatus tersangka di KPK. Menurutnya, keponakannya itu disuruh oleh Andi menjadi kurir untuk anggota dewan.

"Saya tanya waktu itu kenapa melalui Irvanto, katanya dia sebagai kurir karena dia mau saya janjikan pekerjaan e-KTP," ujarnya.

6. Setya Novanto menduga, uang hasil korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) mengalir ke partai Golkar. Pasalnya, kala itu keponakannya Irvanto Hendra Pambusi yang juga saat itu menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum partai memberikan uang Rp5 miliar untuk kepentingan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) partai Golkar di hotel Borobudur pada tahun 2012.

"Rp5 miliar itu untuk Rapimnas yang mulia, kalau yang lain kata Irvanto dia hanya terima bungkusan dan bungkusan itu dikasih ke temen dewan. Menurut Irvanto itu yamg sebagai kurir dia anterin itu," katanya dalam persidangan tindak pidana kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) di pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Lalu saat hal itu didalami oleh Jaksa KPK terkait aliran uang ke partai itu, Novanto mengaku tak tahu secara pasti. Namun yang jelas, mulanya ia menduga uang sumbangan sebesar Rp5 miliar dari kantong pribadi Irvanto. Tetapi belakangan setelah tahu yang mengantar uang itu adalah Ahmad yang merupakan kurir uang e-KTP suruhan Irvanto, barulah ia menduga Rp5 miliar itu bagian dari uang e-KTP.

"Saya pikiran waktu itu mungkin ada kerjaan dengan Andi tapi setelah saya lihat bahwa dengan adanya keterangan Ahmad maka saya meyakinkan bahwa ini pasti dari uang e-KTP," paparnya.

Oleh sebab itu, ia kemudian mengembalikan uang sebesar Rp5 miliar kepada KPK. Sebab, Novanto mengklaim tak mau partainya ikut terlibat dalam uang-uang e-KTP.

"Oleh karenanya sebagai pertanggungjawaban saya sebagai paman dari Irvanto Hendra Apambudi dengan kesadaran sendiri kemudian saya mengembalikan uang sebesar Rp5 miliar tadi karena saya meyakini bahwa kalau Irvanto yang disuruh kembalikan saya seyakin-yakin dia tidak mampu," ungkapnya.

Di awal persidangan, Setya Novanto mengaku telah mengembalikan uang ke KPK sebesar Rp5 miliar.

"Saya telah melakukan pengembalian uang sebesar Rp5 miliar rupiah ke rekening KPK saya lakukan itu sebagai pertanggungjawaban saya," kata Novanto.

Editor: Sukma Alam


komentar (0)