logo rilis
Eliadi Hulu, Mahasiswa asal Nias yang Gugat soal 'Tilang' Ternyata Berprestasi
Kontributor
Nailin In Saroh
18 Februari 2020, 14:30 WIB
 Eliadi Hulu, Mahasiswa asal Nias yang Gugat soal 'Tilang' Ternyata Berprestasi
Eliadi Hulu dan Ruben Saputra. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Masih ingat dengan dua mahasiswa yang viral lantaran menyoal Presiden Joko Widodo tidak kena tilang? 

Adalah Eliadi Hulu dan Ruben Saputra, mereka merupakan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang ditilang polisi karena tidak menyalakan lampu sepeda motor disiang hari. Merasa ada yang tidak adil, keduanya pun mengambil langkah hukum menggugat UU Lalu Lintas dan Jalan ke Mahkamah Konstitusi. 

Ternyata, Eliadi pernah memimpin Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UKI (FDIM FH UKI) dan menggondol peringkat III Debat Konstitusi tingkat regional Jakarta yang diselenggarakan oleh MPR. Eliadi juga lolos menjadi finalis Legal Opinion tingkat nasional Ubaya Law Fair 2019.

Eliadi Hulu yang lahir di sebuah desa kecil di Nias, Sumatera Utara, pada 6 November 1997 itu, menamatkan pendidikan SMA di Gunungsitoli. 

Setelah lulus, Eliadi melanjutkan kuliah di UKI Jakarta pada 2016. Eliadi memilih aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). 

Setali tiga uang dengan Eliadi, rekannya Ruben, juga merupakan Ketua Komisariat GMNI UKI Jakarta (2018-2019). 

Sebagai mahasiswa yang aktif, aksi Eliadi dan Ruben tersebut pun didukung oleh Fakultasnya. Bahkan Dekan ikut membantu proses selagi semua sesuai dengan koridor hukum.

Berbekal restu almamaternya, Eliadi bersama Ruben Saputra meluncur ke MK untuk menggugat Pasal 197 ayat 2 dan Pasal 293 ayat 2 dan meminta agar dihapuskan. Ayat itu adalah:

Pasal 197 ayat 2:
Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Pasal 293 ayat 2
Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). 

Alasan Gugat ke MK

Keduanya, melayangkan gugatan ke MK setelah Eliadi ditilang Polantas di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timu pada 8 Juli 2019 pukul 09.00 WIB. Eliadi dengan penumpang Ruben itu ditilang karena lampu sepeda motornya tidak menyala.

Eliadi sudah mempertanyakan mengapa ia wajib menyalakan lampu. Padahal menurutnya, bumi sudah terang terkena sinar matahari. Namun jawaban petugas tidak memuaskan.

Eliadi-Ruben lantas menggugat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945.

Dalam gugatannya itu, Eliadi-Ruben menyoal Jokowi yang melakukan hal serupa tapi tidak ditilang. Peristiwa yang dimaksud Eliadi yaitu kala Jokowi berkendara untuk menuju pasar di Jalan Sudirman, Kebun Nanas, Tangerang, Banten pada November 2018 pukul 06.20 WIB. Kala itu, ia sedang kampanye Pilpres, bukan dalam tugas negara.

Menurut Eliadi, dengan tidak ditilangnya Jokowi, maka telah melanggar asas kesamaan di mata hukum (equility before the law) yang terdapat dalam Pasal 27 UUD 1945. Tapi, Polri mempunyai alasan mengapa tidak menilang Jokowi yaitu Jokowi sebagai Presiden punya hak khusus. 

MK Puji Langkah Berani Eliadi dan Ruben

Setengah tahun berlalu, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menggelar sidang gugatan terkait lampu sepeda motor wajib dinyalakan di siang hari atas pengajuan Eliadi Hulu dan Ruben Saputra. Alih-alih mempermasalahkan, MK justru memberikan pujian atas gugatan kedua mahasiswa UKI tersebut.

Sidang yang dilaksanakan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/2) lalu itu dihadiri langsung oleh kedua pemohon Eliadi Hulu dan Ruben Saputra.

Ketua Majelis Suhartoyo menyebut, pesan yang akan digugat telah tersampaikan atau dapat diterima. Menurutnya, hal ini terbilang baik untuk seorang mahasiswa yang belum pernah melakukan pemohonan. Apalagi keduanya baru semester VII.

Namun, Suhartoyo menilai terkait substansi terdapat hal yang disampaikan secara berulang. Dia menuturkan persoalan ini dapat diperbaiki dengan cara lebih memilih narasi yang lebih tepat.

Tidak hanya itu, Suhartoyo juga menyoroti beberapa kesalahan lain yang perlu diperbaiki. Diantaranya terkait legal standing, teori hingga posita.

Dia pun menilai, pesan dalam gugatan perlu dapat tersampaikan dengan baik. Sehingga menurutnya, gugatan dapat dimengerti tidak hanya oleh hakim namun juga masyarakat.

"Karena begitu pemohonan ini masuk, langsung dipublis di web MK. Sehingga bagi para pengamat atau siapa pun yang tertarik dengan ini pasti akan mengikuti sejak dari permohonan ini di masukan, hingga nanti kalau masuk ke pendalaman dipleno misalnya," kata Suhartoyo.

Terlebih menurutnya, gugatan yang diajukan oleh kedua mahasiswa ini telah mencuri perhatian banyak orang. Hal ini karena membandingkan kejadian yang dialami pemohon dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Karena satu-dua media saya baca isu ini kan agak sering dimuat di sosial media, tentang ada perbedaan anda membedakan ketika anda pemohon satu kena tilang kenapa Pak Jokowi tidak. Itukan kemudian jadi viral disebagian media sosial," tukasnya.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID