logo rilis
Eksekusi Tuti tanpa Notifikasi, DPR Kasih Solusi Ini
Kontributor

31 Oktober 2018, 10:10 WIB
Eksekusi Tuti tanpa Notifikasi, DPR Kasih Solusi Ini
Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari. ILUSTRASI: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Kerajaan Arab Saudi mengeksekusi mati Tuti Tursilawati, TKI asal Majalengka, Jawa Barat. Ia dihukum pancung pada Senin, 29 Oktober kemarin waktu setempat.

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengaku prihatin dengan langkah yang diambil pemerintah Saudi yang mengeksekusi Tuti tanpa notifikasi.

"Eksekusi tanpa notifikasi menjadi yang kesekian kalinya. Kita minta pemerintah segera memanggil Dubes Saudi dan kita layangkan protes kepada mereka, jangan sampai ini terulang lagi," kata dia dalam siaran pers yang diterima rilis.id pada Rabu (31/10/2018).

Kharis juga mengaku prihatin dengan sikap Arab Saudi. Padahal pada Senin, 22 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel bin Ahmed Al-Jubeir di Istana Kepresidenan Bogor.

"Senin kemarin WNI kita dieksekusi tanpa notifikasi. Ini diplomasi apa, harus ada langkah serius Kemenlu untuk memastikan notifikasi itu jadi kewajiban" tegas Kharis.

Mengantisipasi agar tidak terulang Kharis yang merupalan Anggota DPR RI asal fraksi PKS, minta pemerintah Indonesia agar segera membentuk perjanjian terkait kewajiban notifikasi kekonsuleran atau Mandatory Consular Notification (MCN) terkait eksekusi mati.

"Dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Kekonsuleran memang tidak diwajibkan. Negara-negara termasuk Saudi memberi notifikasi kepada perwakilan negara asing terkait pelaksanaan hukuman mati pada salah satu warganya, namun perjanjian bilateral bisa dilakukan," ungkapnya.

Sebelumnya, usulan tersebut sudah dibahas dalam pertemuan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Al Jubeir di Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, perjanjian mengenai kewajiban pemberitahuan kekonsuleran penting dilakukan.

Karena, Arab Saudi tidak menganut aturan memberikan notifikasi kepada keluarga atau pemerintah asing yang warganya dijatuhi hukuman.

"Kita melihat Arab Saudi perlu dasar hukum untuk mengubah aturan itu, dan dasarnya adalah perjanjian bilateral," kata Iqbal seperti dilansir Antara, kemarin.

Sejauh ini, sambung dia, Arab Saudi belum memiliki perjanjian mengenai kewajiban pemberitahuan kekonsuleran dengan negara manapun.

Sehingga, pihak Arab Saudi masih mempertimbangkan usulan pemerintah Indonesia yang harus dibahas secara internal oleh pemerintah Saudi.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID