logo rilis
Eks Politisi PKS Ini Setuju Wacana Pilkada lewat DPRD
Kontributor
Nailin In Saroh
07 April 2018, 15:47 WIB
Eks Politisi PKS Ini Setuju Wacana Pilkada lewat DPRD
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— DPR dan pemerintah mewacanakan untuk merevisi UU Pilkada. Revisi dilakukan untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah agar dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Wacana itu kembali muncul usai Ketua DPR Bambang Soesatyo menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, beberapa waktu lalu.

"Itu usulan yang bagus. Usulan mengenai pilkada langsung yang dilakukan DPRD, itu pilihan yang harus dilakukan melihat perkembangan dan dinamika yang ada saat ini terhadap Pilkada langsung bupati, walikota ataupun gubernur," ujar Politisi Golkar M. Misbakhun di sela pelaksanaan tes urin pengurus dan caleg Partai Golkar di Red Top Hotel, Pecenongan, Jakarta Pusat, Sabtu (7/4/2018).

Menurutnya, dengan pemilihan cakada langsung akan meminimalisir politik uang dan praktek korupsi.

"Perlu kita perhatikan dan amati saat ini bagaimana proses politik uang terjadi di sana. Kemudian politik mahar, intimidasi, perpecahan masyarakat. Kita lihat apa yang terjadi di Jakarta, itu adalah contoh yang sangat konkrit," jelasnya.

Kemudian, lanjutnya, ini akan membantu para calon yang maju sebab biaya kampanye yang tak sedikit mengharuskan kepala daerah memiliki logisitik banyak. 

"Apabila kena mahar yang begitu banyak proses pilkada begitu panjang kampanyenya, harus membiayai saksi yang begitu banyak, drari mana uangnya. Sementara gajinya seberapa, kemudian harus kita cari solusi politik terbaiknya," ungkap Legislator Jawa Timur itu.

Karena itu, eks-politisi PKS itu sangat mendukung dengan adanya usulan tersebut. Sehingga wajar pimpinan dan pemerintah merancang revisi UU Pilkada.

"Kalau kita dalam level ketua DPR, mendagri adala pejabat-pejabat yang mempunyai kewenangan dan punya pengaruh dan kekuasaan untuk melakukan itu. Wajar mereka mengusulkan, KPK sendiri juga bicara tentang perlunya mendesain ulang pilkada langsung di tingkat kabupaten dan kota serta gubernur yang ada," tandas anggota Komisi XI ini.

Editor: Sukardjito


500
komentar (0)