logo rilis
Eks Komisioner KPU Ini Ingatkan Bahaya Politisasi SARA
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
18 Mei 2019, 17:30 WIB
Eks Komisioner KPU Ini Ingatkan Bahaya Politisasi SARA
FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Bandung — Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ferry Kurnia Rizkiansyah, mengingatkan kepada semua pihak terkait bahanya politisasi SARA. Termasuk, kata Ferry, adanya upaya untuk membenturkan Islam dengan Pancasila. 

"Hoaks, SARA, Islam vs Pancasila merupakan sebuah hal yang berbahaya dalam kehidupan bangsa dan negara karena isu-isu atau politisasi SARA jika dibiarkan akan sangat berdampak berbahaya," katanya saat menjadi pembicara dalam diskusi publik dengan tema “Merajut Kembali Silaturahmi dan Persatuan Pasca Pemilu 2019” yang diselenggarakan oleh DNC Community, di Gorgeous Café, Jalan Cihampelas, Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/5/2019). 

Akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) itu juga menyinggung adanya wacana people dalam menyikapi hasil Pilpres 2019. Menurut dia, yang nyata-nyata disebut people power adalah pada saat pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum (pemilu) pada 17 April 2019 lalu. 

Dia menuturkan, pada 17 April itu seluruh rakyat Indonesia berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan hak suaranya. 

"The real people power itu saat pemilu, bukan setelah itu," ujar Ferry. 

Adapun pembicara lain, Komisioner KPU Jawa Barat Nina Yuningsih mengatakan, tingginya tensi politik pascapemilu ini lantaran digelar serentak dan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Hal itu, menurutnya, mendorong terwujudnya kepentingan politik golongan masing-masing yang kuat.

Namun, lanjut dia, permasalahan yang membuat semakin panasnya tensi politik pascapemilu adalah karena keberadaan real count atau hitung cepat dari berbagai lembaga survei. 

"Permasalahan pemilu ini berawal dari situng (quick count) yang tujuannya untuk mengedukasi publik dan memberikan gambaran sementara hasil suara dari pemilu. Namun ternyata ada beberapa daerah yang mengalami salah penghitungan yang menimbulkan beberapa kekacauan," tuturnya. 

Sementara itu, Afdal Abdiansyah yang merupakan tokoh pemuda Jawa Barat, mengungkapkan, salahnya pemahaman dari politik identitas menjadikan adanya benturan antara Islam dan Pancasila. Padahal, menurut dia, negara mewadahi politik identitas. 

"Contohnya partai Islam, atau otonom bebas ke daerah istimewa seperti Aceh dalam penerapan syariat Islam sebagai dasar hukum merupakan bukti adanya politik identitas. Jadi perbaiki pemahaman politik identitas," ungkap dia. 

Dia menjelaskan, presidential treshold juga menjadi salah satu masalah. Menurutnya, Indonesia adalah negara demokrasi sehingga tak perlu lagi ada ambang batas partai. 

"Panitia KPPS meninggal karena kelelahan diakibatkan pemilu serentak. Quick count juga merupakan salah satu faktor yang membuat kegaduhan bangsa ini," jelasnya. 

Dia menambahkan, politik personalitas yang menjadi politik identitas ini justru yang berbahaya. Sehingga, imbuh dia, diperlukan solusi bersama dalam mempersatukan bangsa. 

"Solusinya dalam merajut, adalah rajut dengan jarum hukum secara prinsip equality before the law, kesamaan di mata hukum dengan tidak pandang bulu. Rekonsiliasi nasional yaitu rajut dalam segi politik," tandasnya. 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID