logo rilis

Eks Kepala BPPN Didakwa Rugikan Negara Rp4,58 Triliun
Kontributor
Tari Oktaviani
14 Mei 2018, 14:46 WIB
Eks Kepala BPPN Didakwa Rugikan Negara Rp4,58 Triliun
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— Terdakwa kasus korupsi BLBI, Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Sjafruddin Arsyad Temenggung, didakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Akibat perbuatannya, keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun. Ia didakwa bersama-sama dengan Dorojatun Kuntjoro Jakti, Sjamsul Nur Salim dan Itjih S Nursalim melakukan penghapusan Piutang bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepada petani tambak.

Adapun petambak tersebut telah dijamin sebelumnya oleh PT Dipasena Citra Daramadja dan PT Wachyuni Mandira milik Sjamsul Nur Salim. Surat pemenuhan kewajiban pemegang saham diberikan kepasa Sjamsul padahal Sjamsul belum melunaskan piutang BDNI.

"Bahwa akibat peebuatan terdakwa bersama-sama dengan Dorojatun Kuntjoro Jakti, Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim menyebabkan kerugian negara sejumlah Rp4,58 T berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif BPK nomor 12/LHP/XXI/08/2016 tanggal 25 Agustus 2017," kata Haerudin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (14/5/2018).

Menurut, Ihwalnya ketika jumlah dana BLBI untuk BDNI yang dialihkan dari Bank Indonesia kepada BPPN sebesar Rp37 triliun. Namun penggunaan dana BLBI oleh BDNI ditemukan penyimpangan sehingga BPPN mengkategorikan BDNI sebagai bank yang melakukan pelangaran hukum dan atau transaksi yang tidak wajar dan menguntungkan Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham.

"Bahwa BPPN melalui tim aset manajemen investasi membuat neraca penutupan dan melakukan negosiasi dengan pemegang saham Sjamsul Nursalim sehingga disepakai aset kewjiban bayar sejumlah Rp28 triliun," katanya.

Lalu Sjamsul Nursalim menyerahkan aset berupa piutang BDNI kepada tim valuasi BPPN sejumlah Rp4,8 triliun seolah-olah piutang lancar namun setelah dilakukan audit berupa Financial Due Diligence (FDD) oleh kantor akuntan publik Prasetio Utomi & CO maka disimpulkan bahwa kredit petambak plasma tersebut digolongkan macet.

Singkat cerita, pada tanggal 7 Oktober 2002, Ketua KKSK Dorojatun Kuntjoro Jakti menetapkan keputusan KKSK yang pada intinya meminta Sjamsul Nursalim melakukan pembayaran di muka sebesar Rp1 triliun, menyelesaikan kekurangan pembayaran kewahiban sebesar Rp428 triliun, meminta Sjamsul segera melakukan penyempurnaan pengalihan aset yang telah diperjanjikan dan BPPN juga diminta untuk melaporkan rincian lebih lanjut penanganan PKPS Sjamsul termasuk penyelesaian permasalahan tambah dipasena.

Lalu pada tanggal 21 Oktober 2003, Sjafruddin selaku ketua BPPN melakukan rapat bersama BPPN dan istri Sjamsul, Itjih S Nursalim. Sjafrudin menyampaikan bahwa dalam melakukan pembahasan hutang petambak harus dibedakan mengenai permasalahan hutang petambak di AMK sebagai akibat dari pengalihan BDNI yang beku operasi sehingga dari sisi AMI hanya melihat apakah permasalahan adanya penjaminan hutang petambak sudah disampaikan kepada BPPN dalam diaclousure schedule atau tidak. Jika pemegang saham sudah menyampaikan hal tersebut maka bukan misrepresentasi atau pelanggaran.

Lantaran hutang petambak plasma kepada BPPN sebagaimana tercatat dalam disclosure agreement setelah itu Sjafrudin langsung menyimpulkan tidak melakukan misrepresentasi atas hutang petambak. Sehingga pada akhirnya menghapus piutang BDNI kepada petambak yang dijamin oleh PT dipasena dan PT WM sehingga menerbitkan surat pemenuhan kewajiban pemegang saham meskipun Sjamsul belum menyelesaikan kewajibannya atas misrepresentasi.

"Atas perbuatannya, terdakwa diancam pidana pasal 2 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU tipikor nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP," papar Jaksa.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)