logo rilis
Ekonomi Terdampak COVID-19, Jokowi Didesak Buka Keran Ekspor Nikel
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
26 Maret 2020, 18:37 WIB
Ekonomi Terdampak COVID-19, Jokowi Didesak Buka Keran Ekspor Nikel
Para pekerja mengenakan masker untuk menghindari penyebaran virus corona. FOTO: RILIS.ID/Panji Satria

RILIS.ID, Jakarta— Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memandang perlunya pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah darurat dalam rangka menyelamatkan ekonomi negara dari ancaman resesi dengan tetap menjaga keseimbangan devisa. 

Menurut Ketua Umum Kadin Sultra, La Mandi, salah satu kebijakan ekonomi pemerintah yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan relaksasi di sektor pertambangan mineral dan batubara (Minerba), khususnya komoditi nikel.

“Dalam situasi seperti sekarang, pemerintah harus mulai berfikir untuk menggenjot sektor pertambangan dengan membuka keran ekspor ore nikel, karena hal ini bisa menghasilkan devisa,” kata La Mandi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/3/2020). 

Kebijakan lainnya yang bisa dilakukan pemerintah kata dia, melalui peningkatan pengiriman ore. Pemerintah harus memberikan dukungan sehingga kebutuhan produksi bisa terlayani dengan baik.

“Dalam situasi seperti ini, harus ada relaksasi di sektor pertambangan, kenapa mesti malu-malu. Apalagi, berdasarkan pemberitaan yang saya baca, APBN kita saat ini mengalami devisit kurang lebih Rp450 triliun,” jelasnya.

Menurut dia, kebijakan relaksasi di sektor pertambangan tersebut bukan dalam konteks ingin mengambil keuntungan, akan tetapi lebih pada menyelamatkan devisa dan ekonomi negara. Sebab, akan ada multi efek yang ditimbulkan.

“Untuk kebijakan ini, negera tidak perlu mengeluarkan anggaran. Pemerintah pusat hanya perlu mengeluarkan kebijakan relaksasi ekspor dengan limit waktu yang terbatas,” katanya.

Kebijakan relaksasi tersebut, kata dia, bisa diterapkan selama enam bulan bahkan setahun, dengan harapan wabah virus ini segera selesai.

“Jika keran eskpor ini dibuka, saya yakin pemerintah Cina pasti membeli,” ungkap dia.

Senada dengan La Mandi, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Mardani H Maming, juga mengatakan bahwa pelaku usaha dan industri di Indonesia saat ini tengah mencari jalan keluar di tengah dampak luas yang ditimbulkan wabah Covid-19. 

"Kami juga rapat telekonference  bersama Kadin, Apindo, OJK dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas dan mencari solusi atas dampak pandemi virus corona ini. Kami meminta pemerintah untuk melakukan relaksasi dalam berbagai hal termasuk soal pajak, kredit dan insentif. Termasuk soal kemungkinan ekspor minerba," katanya. 

Maming juga meminta keadilan dan transparansi soal harga ore nikel yang ditentukan sepihak oleh pihak smelter dalam negeri yang nyata-nyata dikuasai asing. Padahal, dengan kadar rendah pun pasar dunia menerimanya.

Maming meminta keadilan dan perhatian dari pemerintah agar pihak smelter dan pengusaha pun sama-sama memiliki surveior dan ada surveior wasit bila terjadi sengketa atau perbedaan kasar nikel.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI dari Partai Demokrat, Sartono Hutomo, sependapat dengan tuntutan Kadin. Presiden Jokowi, menurutnya  harus melakukan relaksasi tidak hanya impor, tetapi juga ekspor.

Pasalnya, kata dia, ekonomi Indonesia sudah dalam level bahaya menyusul dampak pandemi global virus corona baru atau Covid-19. 

"Setuju ada relaksasi ekspor apapun caranya untuk mendatangkan devisa tetapi tidak menabrak undang-undang," kata Sartono.

"Pemerintah memang harus menyelamatkan manusia dan juga ekonominya. Nanti harus kita bahas dalam rapat kerja. Tapi karena reses diundur, jadinya buah simalakama," lanjutnya. 

Sartono sangat memahami keluhan Kadin termasuk yang bergerak dalam bidang pertambangan seperti nikel. Mereka telah menanam investasi yang tidak sedikit dan menyerap tenaga kerja yang banyak. Sementara rupiah sudah terpuruk hingga level mendekati Rp17 ribu. 

"Dalam situasi ekonomi kita yang berbahaya bahkan mungkin defisit anggaran kita bisa melebihi ketentuan UU maksimal 3 persen, pemerintah harus mengeluarkan stimulus. Harus ada kebijakan terbatas atau kebijakan ekstra khusus bagi pertambangan bagaimana kita agar segera mendapatkan devisa," ujar Sartono.

Menurut dia, pemerintah tidak bisa lagi santai menghadapi dampak pandemi sekarang ini. Semua asumsi meleset dari mulai kurs dolar, pendapatan pajak, defisit, harga minyak dan banyak lagi.

"Intinya bagaimana ekonomi biar selamat, makanya saya bilang kalau itu bisa juga memberikan dampak sektor minerba bisa menggerakan ekonomi mengapa tidak dilonggarkan ekspor," ujar anggota DPR dari Dapil Jatim VII ini.

"Tidak hanya memperlonggar ekspor, juga mungkin termasuk bagaimana caranya agar negara ikut memberikan insentif dalam hal pertumbuhan hilirisasi minerba kita," tandasnya.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID