logo rilis

Efek Lebaran dan Pertumbuhan Ekonomi
Kontributor
RILIS.ID
19 Mei 2018, 20:12 WIB
Efek Lebaran dan Pertumbuhan Ekonomi
FOTO: dok. pribadi

Oleh William Henley
Founder IndoSterling Capital

 
SEBUAH kabar penting di sektor perekonomian hadir dari kawasan Pasar Baru, Jakarta, Senin (7/5/2018). Melalui sebuah konferensi pers yang dihadiri media dalam maupun luar negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tiga bulan pertama tahun ini 5,06 persen.

Mengacu kepada data-data pertumbuhan ekonomi yang juga sering disebut pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) triwulan-triwulan lalu, realisasi itu lebih baik dari pada periode yang sama tahun lalu. Saat itu, triwulan I 2017, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,01 persen.

Namun, apabila dibandingkan dengan triwulan IV 2017 (5,19 persen), pertumbuhan ekonomi triwulan I tentu lebih rendah. Selepas pengumuman oleh otoritas tertinggi statistik dalam negeri, tanggapan-tanggapan dari dunia nyata maupun dunia maya bermunculan.
 
Para pemangku kepentingan meyakini target pertumbuhan ekonomi yang disepakati bareng Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebesar 5,4 persen masih bisa tercapai. Sementara, dari pasar uang, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat malah melemah sampai menembus level Rp14.000 per Dolar AS. Pergerakan IHSG pun turut terdampak hingga menjauhi level 6.000. 

Terlepas dari fakta dan pernyataan yang ada, tetap ada sebuah optimisme menyambut pengumuman BPS pada kuartal II hingga tutup tahun. Pemicu utama tentu adalah perayaan Lebaran 2018 pada pertengahan Juni nanti. 

Stagnasi Konsumsi

Harus diakui, ekonomi Indonesia sedang memasuki periode stagnasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, stagnasi memiliki tiga pengertian.

Ketiganya, yaitu keadaan terhenti (tidak bergerak, tidak aktif, tidak jalan), keadaan tidak maju atau maju, tetapi pada tingkat yang sangat lambat, dan keadaan tidak mengalir (mengarus). Ada juga yang menyebut perekonomian Indonesia dengan sebutan ekonomi lima persenan. Apa dalih dari semua itu?

Semua ada pada data BPS. Sejak triwulan III 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu berada pada level 5 persen. Seperti dijelaskan di awal tulisan ini, titik tertinggi ekonomi, yaitu triwulan IV 2017, yaitu 5,19 persen.

Kemudian jika dibedah lebih detail, stagnasi perekonomian disebabkan oleh laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang juga stagnan. Sebagaimana pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pun berada pada level lima persenan bahkan sejak triwulan I 2016 (4,95 persen).

Padahal, sudah menjadi rahasia umum, konsumsi rumah tangga adalah komponen utama dalam struktur PDB. Porsi PDB selalu berada di atas 50 persen. Dalam pengumuman terbaru BPS, konsumsi rumah tangga menyumbang 56,8 persen. 

Meskipun pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) terus di atas lima persen sejak triwulan II 2017 bahkan menembus 7,95 persen pada triwulan I 2018, semua itu tak berarti banyak. Ini karena sumbangan PMTB terhadap PDB hanya berada pada kisaran 30 persen.

Maka, kemudian timbul pertanyaan, mengapa masyarakat masih menahan diri untuk berbelanja? Penjelasan terkait masalah ini pun harus dibagi alias tidak bisa disamaratakan. Karena masalah yang dihadapi kelompok masyarakat miskin, menengah, dan atas berbeda-beda.

Yang terjadi sekarang adalah masyarakat miskin kesulitan untuk berbelanja lebih dari biasa, karena keterbatasan anggaran. Berdasarkan perbincangan dengan sejumlah orang dari kalangan tersebut, kenaikan tarif listrik yang berlaku sejak tahun lalu jadi faktor utama.

Hal itu membuat alokasi belanja lain-lain terpangkas drastis. Mereka hanya fokus pada kebutuhan pokok seperti beras dan keperluan dapur lainnya. Masalah lain juga bersumber dari harga yang energi, yaitu BBM jenis Premium.

Keputusan pemerintah yang tidak mewajibkan Pertamina menyalurkan Premium di Jawa-Madura-Bali menghadirkan masalah di lapangan berupa kelangkaan. Konsumen pun terpaksa membeli Pertalite, Pertamax, dan bahkan Pertamax Plus, dengan harga per liter lebih mahal. Belum lagi soal LPG 3 kg yang suka sulit diperoleh.

Sementara untuk masyarakat menengah dan atas, ada masalah dari sisi psikologis. Terdapat ketidakyakinan golongan tersebut terhadap perkembangan perekonomian ke depan. Apalagi, lagi-lagi seperti dijelaskan pada mula tulisan, stagnasi pertumbuhan ekonomi begitu nyata di mata mereka.

Harapan Lebaran

Sebelum BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2018, pemerintah melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyatakan cuti bersama Lebaran tidak berubah dari keputusan dalam SKB yang ditandatangani 18 April 2018. Dengan begitu, cuti tersebut akan dimulai pada 11 Juni hingga 20 Juni 2018.

Waktu libur yang lebih lama, ditambah tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS), tentu menjadi asa peningkatan konsumsi masyarakat khususnya pada triwulan II. Namun, semua itu bukannya tanpa syarat.

Hal yang penting dan utama adalah pemerintah dan para stakeholders harus menjaga harga bahan pangan. Apalagi seolah menjadi ritual tahunan bahwa harga-harga meningkat tajam memasuki Ramadhan. Laporan dari beberapa daerah sudah menunjukkan kenaikan komoditas pangan seperi daging ayam dan telur ayam. 

Melihat pengalaman tahun lalu, keberadaan Satuan Tugas Pangan yang berada di bawah kepemimpinan Polri, harus dimaksimalkan demi mengawal harga. Dengan demikian, para tengkulak yang selalu berulah menahan barang pun tetap menyalurkan barang ke pasaran. Pasokan lancar berbanding lurus dengan harga.

Konsumsi rumah tangga juga dapat meningkat selama kepercayaan masyarakat, terutama kelas menengah ke atas, terkelola baik. Apalagi, libur Lebaran kerap berpengaruh positif kepada sektor pariwisata beserta bidang-bidang yang menyertai seperti penginapan, kuliner, dan lain sebagainya.
 
Sementara pada triwulan III ada momentum Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Penyelenggaraan multi event olahraga semacam Asian Games di beberapa negara pun telah terbukti berkontribusi pada konsumsi rumah tangga. Kemudian pada triwulan IV atau akhir tahun, akselerasi akan sangat tampak dari belanja pemerintah pusat maupun daerah. Hal itu kemudian berimbas pula pada penghitungan PDB.

Terlepas dari menjaga konsumsi, peningkatan tajam komponen PMTB dalam rilis BPS menunjukkan langkah pemerintah memperbaiki birokrasi penanaman modal mulai terbukti. Yang patut dijaga adalah jangan sampai investasi yang sudah masuk dan berdampak positif seperti pada penciptaan lapangan kerja terganggu.

Terganggu oleh apa? Oleh ketidakpastian yang terbangun oleh pemerintah itu sendiri. Wujud yang seringkali terlihat adalah inkonsistensi kebijakan pemerintah, apalagi yang beririsan antara kementerian A, B, C, dan sebagainya. Hilangkanlah ego sektoral. Semua demi ekonomi Indonesia yang lebih baik ke depan.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)