logo rilis
e-KTP 'Nyecer', DPR: Kemendagri Bikin Gaduh Jelang Pilkada
Kontributor
Zul Sikumbang
28 Mei 2018, 13:21 WIB
e-KTP 'Nyecer', DPR: Kemendagri Bikin Gaduh Jelang Pilkada
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi II DPR RI, Sutriyono menilai, Kementerian Dalam Negeri berkontribusi menimbulkan kegaduhan jelang pilkada serentak setelah tercecernya KTP elektronik atau e-KTP menjelang Pilkada 2018 di Bogor, Jawa Barat.

Hal serupa juga terjadi saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun lalu di mana e-KTP palsu dari Vietnam ditemui jatuh di jalan.

"Kemendagri telah benkontribusi menimbulkan kegaduhan jelang Pilkada. Sejatinya Kemendagri berkontribusi menenangkan suasana. Bukan sebaliknya, memantik persoalan di akar rumput. Ini akan menjadi polemik yang menimbulkan ketegangan di antar kandidat," kata Sutriyono di Jakarta, Senin (28/5/2018). 

Adanya kasus ini, lanjut Sutriyono, tingkat kepercayaan pada pemerintah untuk bersikap adil semakin terkoyak-koyak, mengingat pilkada harus dilandasi kepercayaan pada penyelenggara dan pemerintah. 

"Dengan adanya pengulangan pada kasus yang sama, publik tentu mulai ragu dengan sikap netralitas Pemerintah," sebut politisi PKS itu.

Menurutnya, ada persoalan serius ketika Mendagri menyebutkan ada sobotase dalam hal tercecernya e-KTP ini. 

"Kesimpulan ini terlalu  dini. Sebelum ada penyelidikan independen, kurang tepat Mendagri menyebutkan adanya sabotase. Seolah Kemendagri ingin berlepas diri dengan kejadian ini," kata Sutriyono.

Ia juga meminta agar Kemendagri menjelaskan kepada publik perihal sabotase tersebut. 
"Bagaimana bisa sebuah institusi negara bisa disabotase? Lantas, siapa yang melakukan saboatese? Motifnya apa untuk melakukan sabotase?" tanya Sutriyono. 

Komisi II DPR RI, juga akan meminta penjelasan lebih lanjut kepada Kemendagri tentang kesimpulan sabotase tersebut. 

DPR perlu mengetahui dan meminta pertanggungjawaban pemerintah terkait saobotase tersebut. 

Jika ini memang terjadi, ada persoalan serius, organ pemerintah bisa disabotase. Berarti ada persoalan security serius dalam hal ini.

"Atas dasar pernyataan Kemendagri, soal saboatase dalam tercecernya e-KTP tersebut, maka kami selaku anggota Komisi II meminta presiden untuk turun langsung. Kepada presiden kami menyampaikan ada persoalan genting dimana dokumen warga negara dan negara tercecer akibat disabotase seperti yang dikemukakan oleh Kemendagri," kata dia. 

Ditegaskannya, negara wajib menjaga dan melindungi kerahasiaan dokumen warganya. Meski diduga e-KTP tersebut produk gagal namun datanya tetap tercantum. Ini sangat mungkin disalahgunakan. 

"Kemendagri harus bertanggungjawab. Tidak cukup memberikan sanksi pada pejabat paling bawah. Presiden harus mengambil tindakan yang tegas agar tidak terulang kembali dikemudian hari. Ini yang sudah kedua kalinya. Presiden harus ambil tindakan," pungkas Sutriyono.

Editor: Kurniati


500
komentar (0)