logo rilis
Dwifungsi TNI Dinilai Berpotensi Timbulkan Abuse of Power
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
05 Maret 2019, 21:00 WIB
Dwifungsi TNI Dinilai Berpotensi Timbulkan Abuse of Power
FOTO: RILIS.ID/Zulhamdi Yahmin

RILIS.ID, Jakarta— Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Eggy Sudjana, mengatakan, rencana menempatkan perwira TNI aktif di sejumlah jabatan sipil berpotensi memunculkan kembali dwifungsi TNI. 

Dia menjelaskan, fungsi TNI saat ini adalah sebagai penjaga pertahanan negara. Sehingga, menurutnya, bila TNI diberi fungsi lainnya maka hal itu akan menimbulkan dwifungsi yang berpotensi memunculkan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang. 

"Jadi, fungsi keamanan yang vital ini kalau fungsi ini kemudian jadi dwi atau ditambahkan atau disejajarkan dengan fungsi lain, maka bisa dibayangkan secara fungsional bisa terjadi yang namanya abuse of power," katanya saat menjadi pembicara dalam Diskusi Selasaan, Topic of the Week, "Rezim Jokowi Mau Hidupkan Dwifungsi TNI?" di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Juru kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu menilai, keterlibatan TNI dalam wilayah sipil justru akan menyebabkan perwiranya disfungsional. Dirinya kemudian menyindir sejumlah perwira tinggi aktif yang justru mendukung rencana tersebut. 

Dia juga khawatir bila nantinya perwira TNI ditempatkan dalam jabatan sipil dan memiliki hak suara. Menurutnya, hal itu bisa merusak demokrasi lantaran mengabaikan netralitas TNI yang selama ini terus terjaga.

"Banyak jenderal tidak tahu diri makanya disfungsional. TNI tidak punya hak suara. Anda bayangkan jika TNI punya hak suara, dia punya hak angkat senjata, bisa ditembak anda," ujarnya. 

Sementara itu, mantan anggota Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, meyakini semua prajurit TNI sudah tidak ada lagi pikiran dan keinginan untuk kembali ke dwifungsi. Bahkan, menurutnya, kalau pun ada pihak yang berupaya menarik TNI ke sipil, maka para prajurit akan menolak. 

"Usia reformasi sudah 20 tahun, hampir 21 tahun. 21 tahun reformasi dan demokrasi yang terbangun ini tidak akan jadi semacam ini kalau TNI tidak memberikan jalan sejak awal. Dalam sejarah demokrasi di banyak negara berkembang, demokratisasi mengalami kegagalan karena dihadang, diganjal, dihalangi kekuatan militer. Tapi itu tidak terjadi di Indonesia," jelasnya. 

Menurut Mahfudz, TNI selama ini memberikan jalan untuk proses transisi demokrasi di Indonesia. Bahkan, menurutnya, TNI masih konsisten selama 15 tahun ini menjaga proses tersebut. 

"Dalam 15 tahun ini, kita lihat konsistensi TNI untuk melaksanakan agenda reformasi. Mewujudkan TNI sebagai institusi profesional dan demokratis. Selama 15 tahun kita tidak mencatat ada masalah serius yang terkait pelanggaran serius yang dilakukan TNI," tandasnya. 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID