Home » Inspirasi » Opini

Dulu Halal Is My Life, Kini Menjadi Nilai Bisnis

print this page Selasa, 17/10/2017 | 18:06

Har Izhar Silampari
Departemen Pemberdayaan Umat PB HMI

DALAM memberi kepastian hukum dan jaminan halal, khususnya bagi masyarakat Islam sebagai konsumen terbesar, maka dianggap perlu adanya sistem untuk menjaga ketersediaan serta menumbuhkan kesadaran perihal kepentingan jaminan produk halal.

Mengingat sejarah buruk pada 1988, buletin Canopy edisi Januari tahun itu yang diterbitkan Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (UB) Malang memuat tulisan laporan penelitian Ir. Tri Susanto, M.App.Sc yang menyatakan bahwa sejumlah produk makanan dan minuman terindikasi mengandung lemak babi. Tulisan tersebut telah menimbulkan kepanikan masyarakat baik, dari kalangan konsumen Muslim khususnya, maupun kalangan produsen produk pangan serta sejumlah produsen mengalami penurunan omzet secara drastis.

Hal itu menjadi dasar MUI sebagai organisasi nonpemerintah tetapi karena sifatnya sebagai organisasi forum lintas ormas, keberadaannya dipandang strategis akhirnya membentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia yang kemudian disingkat LPPOM MUI. LPPOM MUI berdiri pada 6 Januari 1989 berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep./18/MUI/I/1989, dengan rencana kegiatan utama melaksanakan pemeriksaan produk halal yang kemudian disebut sertifikasi halal.

Dalam rangka memperkuat lembaga sertifikasi halal, maka pada 1996, ditandatangani Nota Kesepakatan Kerja Sama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar mengeluarkan SK Menteri Agama Nomor 519 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal. Menteri Agama menunjuk MUI sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia.

Bersamaan dengan itu, Menteri Agama Said Agil juga mengeluarkan SK Nomor 518/2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Selain itu, sejak diterbitkan keputusan menteri pada 30 November 2001, MUI yang sudah melaksanakan sertifikasi halal hingga saat ini turut didukung regulasi lain yang menjadi landasan dalam menerbitkan sertifikat halal. Yakni UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI juga melakukan kerja sama dengan BPOM, kementerian serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Dalam perjalanannya, sertifikasi halal MUI diakui secara luas di berbagai belahan dunia dan dikenal ketat.

Apa yang MUI lakukan ini diadopsi sistemnya oleh banyak pihak di dunia. Lebih dari 50 lembaga mengadopsi sistem standar halal yang ditetapkan oleh MUI. LPPOM-MUI bahkan memelopori berdirinya World Halal Council (WHC) yang dijadikan sebagai wadah bernaungnya lembaga-lembaga sertifikasi halal dunia.

Teraplikasinya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan penting dari sertifikasi halal. Urgensi sertifikasi halal dapat dilihat sebagai bentuk pertanggungjawaban moral produsen untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga dapat menenteramkan batin yang mengonsumsinya.

Perlindungan atas konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT.

Dalam Islam, melindungi manusia dan juga masyarakat sudah merupakan kewajiban sebuah negara, sehingga melindungi konsumen atas barang-barang yang sesuai dengan kaidah Islam harus diperhatikan secara fokus dan serius. Optimisme bahwa pada saatnya nanti kita semua akan memiliki persepsi yang sama akan urgensi dan relevansi dari sertifikasi halal ini kini mulai sirna. Saat ini, MUI kehilangan hak atas penerbitan sertifikasi halal, lembaga alim ulama itu harus menyerahkan kewenangan menerbitkan sertifikasi halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Meski demikian, MUI masih dilibatkan dalam pemberian fatwa halal maupun haram.

BPJPH adalah lembaga yang pembentukannya merupakan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), mengamanatkan pembentukan BPJPH paling lambat tiga tahun setelah UU disahkan atau pada 2017. Jadi UU 33/2014 memberikan payung hukum “baru” terhadap sertifikasi halal.

Berdasarkan UU JPH Pasal 6 pada huruf (c), jelas disebut bahwa BPJPH berwenang menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk. UU JPH yang disetujui Rapat Paripurna DPR pada 25 September 2014 memang bertujuan menjamin keamanan konsumen dan masyarakat, khususnya mayoritas Muslim di negeri ini. Sebab, secara tegas disebutkan, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. UU yang terdiri dari 68 pasal itu juga tegas menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal (JPH). Tanggung jawab itu kini dipikul oleh BPJPH.

Dengan memakan anggaran sebesar Rp193 miliar, wewenang BPJPH antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri, serta melakukan registrasi sertifikat halal bagi produk luar negeri. Sertifikat halal wajib untuk seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, mulai berlaku lima tahun sejak UU JPH diberlakukan, atau efektif pada 2019.

Adapun kriteria produk halal yang dimaksud UU JPH adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam. Meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan masyarakat. Sedangkan masa berlaku sertifikasi halal juga bakal terjadi perubahan. Jika saat ini hanya dua tahun, nantinya bakal berlaku empat tahun. Kecuali, tentu saja, jika terjadi perubahan komposisi bahan sebuah produk.

Sertifikat halal juga wajib diperpanjang oleh pemilik produk dengan mengajukan pembaruan paling lambat tiga bulan sebelum masa berlaku sertifikasi lama berakhir. Lalu, adakah sisi negatifnya?

Salah satu yang dianggap bakal berpotensi menjadi persoalan di dalam UU JPH adalah diperbolehkannya berbagai pihak untuk mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang berfungsi memeriksa atau menguji kehalalan produk. Syarat untuk mendirikan LPH memang cukup berat, yakni harus mempunyai kantor sendiri, harus diakreditasi BPJPH, memiliki minimal tiga auditor halal, juga harus punya akses atas laboratorium. Namun, keberadaan lebih dari satu LPH dinilai berpotensi menimbulkan multiinterpretasi atas kehalalan sebuah produk. Selain itu, pemerintah belum menerbitkan peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan UU JPH demi membantu BPJPH dalam melaksanakan fungsi tugas dan kewenangannya, sehingga tidak ada jaminan kinerja yang baik dari BPJPH mengingat keterbatasan yang ada.

Di sisi lain, BPJPH hanya sekadar menerbitkan sertifikat, sedangkan untuk memeriksa kandungan sebuah produk dilakukan oleh LPH yang ke depan akan muncul berjamuran karena dapat dibuat oleh masyarakat umum yang memenuhi syarat. Hal yang membingungkan adalah pemerintah memilih untuk “membelah kue” dengan melepas proses sertifikasi kepada umum yang sulit dideteksi kemampuan dan pengalaman di bidang tersebut dibandingkan menjadi penjamin sertifikasi dan pemberi nomor registrasi halal yang sudah dilakukan MUI dengan baik.

Sebenarnya, kebutuhan sertifikasi halal itu tinggi. Tapi masalahnya, perlu pembinaan, pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha. Hal inilah yang perlu ditanggapi oleh pemerintah, bukan hanya dengan mengurusi hal yang sudah dilakukan dengan baik melalui regulasi yang sudah diatur.

Sebagian besar produk UMKM (Usaha Makro, Kecil dan Menengah) di Indonesia merupakan usaha sampingan atau sambilan. Bukan usaha yang profesional seperti perusahaan. Para pelaku usaha ini seharusnya didukung dan perlu bantuan pemerintah, sebab mereka sering menghadapi kendala meski potensi pasarnya ada. Dalam State of the Global Islamic Economy Report 2015-2016, Indonesia memiliki konsumen produk halal terbesar di dunia. Namun, mengapa produsen produk halal terbesar justru bukan Indonesia?

Dalam hal ini, pemerintah terkesan lempar batu sembunyi tangan dengan menjadikan MUI sebagai tumbal yang sebenarnya turut serta dalam membantu menjalankan amanah regulasi yang ada. Jika dibandingkan dengan Thailand dengan penduduk Muslimnya hanya 10 persen dari sekitar 5 atau 6 juta, tapi menduduki posisi sebagai produsen makanan halal terbesar di dunia. Thailand mampu menjadi pusat makanan halal terbesar di dunia dengan sasaran utama Timur Tengah, Pakistan, dan Inggris. Hal ini dapat kita lihat bahwa semestinya pemerintah lebih memilih untuk mendorong produksi pelaku usaha dibandingkan hanya berkutat “membagi kue” semata.

Dengan melihat fenomena sertifikasi halal yang tidak lagi sebatas upaya perlindungan bagi umat Islam tetapi telah melebar menjadi komoditas dagang, hal ini menunjukkan, dengan kepemilikan sertifikasi halal akan mendatangkan keuntungan-keuntungan tertentu. Baik itu secara ekonomi, politik, sosial, ataupun pada bidang-bidang yang lain. Pada saat yang sama, keuntungan yang diperoleh atas hasil pemasaran berbagai produk halal di dunia maupun di Indonesia bisa menjadi salah satu alasan bahwa kepentingan yang bermain berada di arena ekonomi.

Jika dirunut lebih jauh lagi, berdasarkan kronologi munculnya kebijakan sertifikasi halal dan dengan mengamati pula sejarah, sertifikasi halal menyimpan kepentingan yang bersifat politis. Hal ini dikarenakan sertifikasi halal dapat dikaitkan dengan pertarungan kekuatan ataupun ideologi. Karena itu, dalam menguraikan kepentingan yang ada dalam sertifikasi halal, akan dibagi menjadi tiga motif, di antaranya ideologi, ekonomi, dan politik.

Dari segi ideologi, secara garis besar, sertifikasi halal adalah kebijakan yang bersifat protective regulatory dalam melindungi kepentingan hak-hak keagamaan. Umat Islam di Indonesia sebagai kelompok mayoritas mendapat perlindungan yang nyata dari Negara, juga sangat diuntungkan dikarenakan faktor ideologi yang dipegangnya. Dari segi kepentingan ekonomi, sertifikasi halal menjadi instrumen untuk meraup keuntungan yang besar. Dari segi politik, motif politik atau kekuasaan bisa dikatakan merupakan motif yang terasa kuat dalam sertifikasi halal. Yaitu terjadinya perebutan kewenangan atas otoritas penerbitan sertifikasi halal. Paling jelas terasa adalah di antara MUI dan Kementerian Agama yang ditampilkan dalam pengajuan RUU JPH. Arena perebutan lain tentunya dipertarungkan oleh pihak-pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya sertifikasi halal tersebut. Namun, sosok sentralnya tetap melekat pada MUI sebagaimana pihak yang menerbitkan sekaligus pihak yang terserang

Sejatinya, regulasi halal hendaknya tidak merusak tatanan jaminan produk halal yang sudah ada dan dilangsungkan selama ini, terutama berkenaan dengan proses sertifikasi halal. Sebab, kaidah halal merupakan kaidah syariah dengan prinsip-prinsip yang sudah baku dari Allah SWT (Al-Quran) dan Rasulullah SAW (Al-Hadits), juga ranah kewenangan para ulama. Di MUI, sudah ada Komisi Fatwa yang terdiri dari sejumlah ormas Islam, sertifikat halal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses yang dihasilkan dari fatwa.

Dukungan ormas Islam dalam hal ini sangatlah dibutuhkan agar kewenangan sertifikasi halal tetap di MUI, tidak perlu diambil oleh pemerintah karena masalah konsumsi halal merupakan ajaran agama, maka perlu menyatu dengan dasar fatwa ulama. Tujuannya, agar tak terjadi tumpang tindih dan kebingungan terkait sertifikasi halal. Sedangkan untuk pengawasan dan sosialisasi bisa dilakukan pemerintah sebagai penjamin regulasi yang ada.

Oleh sebab itu, dengan berpegang pada hal tersebut, maka sudah jelas bahwa persoalan halal tidak dapat dinegosiasi, ditawar, apalagi diintervensi sesuai kepentingan pihak-pihak yang menginginkannya. Seperti kepentingan politik pemerintahan, perdagangan, bahkan juga kajian sains atau intervensi secara ilmiah. Maka penetapan fatwa dengan melibatkan unsur-unsur non-keulamaan, niscaya akan menimbulkan permasalahan yang krusial.

UU JPH toh sudah telanjur lahir dan mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pada Pasal 6 yang mengatur tentang wewenang BPJPH, pada huruf (c) jelas disebut bahwa BPJPH berwenang menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk. Aturan yang secara tegas telah mamangkas wewenang MUI. Penjaminan produk halal saat ini tidak semata terkait upaya perlindungan terhadap umat dari konsumsi barang yang tidak halal. Kini, produk halal sudah menjadi bagian dari proses bisnis.

Mengutip perkataan Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin, “Dulu halal is my life, sekarang telah menjadi nilai bisnis yang luar biasa,” maka dengan mudah kita akan memahami alasan tarik-menarik wewenang sertifikasi halal tersebut.

Tags:

Sertifikat HalalMUIBPJPHOpini

loading...