logo rilis

Duh, Dana CSR PT Telkom Kabarnya Bermasalah, Benarkah?
Kontributor
Andi Mohammad Ikhbal
18 April 2018, 04:02 WIB
Duh, Dana CSR PT Telkom Kabarnya Bermasalah, Benarkah?
Aksi unjuk rasa atas perlakuan diskriminatif PT Telkom. FOTO: Istimewa.

RILIS.ID, Jakarta— Corporate Social Responsibilty (CSR) PT.Telkom diduga diskriminatif. Hal ini dinilai akan menjadi masalah ke depannya, karena BUMN tersebut terkesan pilih kasih dalam memberikan dana santunannya ke publik.

Koordinator Masyarakat Peduli Keadilan (MPK), Jamal, mengatakan diskriminasi in terasa dalam berbagai kegiatan CSR PT Telkom. Mulai dari perbaikan sarana ibadah, akses air bersih hingga fasilitas pendidikan berupa BLC dan i-CHAT yang menghabiskan dana sampai Rp3,95 miliar.

“Begitu juga pemberian bantuan untuk salah satu rumah ibadah di daerah NTT yang menggunakan anggaran Rp3,5 miliar,” kata Jamal dalam siaran persnya, Selasa (17/4/2018).

Sementara itu, bantuan untuk masjid raya Mujahidin Pontianak hanya senilai Rp100 juta. Berbeda dengan pembangunan gerja di sejumlah daerah lainnya seperti di NTT, Papua, Papua Barat, Maluku, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara, yang mencapai miliaran rupiah.

“Padahal, dana CSR diperuntukkan untuk masyarakat secara adil dan proporsional,” ujar dia.

Ketidakadilan ini, menurut dia, bisa berdampak pada berkembangnya isu SARA di lingkungan masyarakat. Menurut dia, berpotensi muncul kecemburuan sosial karena bantuan keagamaan dari PT Telkom ini.

“Jangan sampai persoalan diskriminasi dana CSR BUMN ini dibiarkan,” tambah Jamal.

Bukan Cuma Jamal dari MPK, Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) juga menyayangkan apa yang menjadi sikap dari PT Telkom. Meski tidak ada aturan tertulisnya, namun bantuan keagamaan itu harusnya tidak boleh dibeda-bedakan.

“Tidak boleh ada diskriminasi, mestinya begitu,” ujar Ketua PBNU, KH Marsudi Syuhud kepada wartawan.

Menjadi hal yang wajar kalau Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi atas kinerja BUMN tersebut. Sebab, perusahaan ini adalah milik negara, yang mana tujuannya untuk menyejahterakan rakyat, bukan hanya untuk pribadi. “BUMN ini milik Negara, milik rakyat,” ujar marsudi.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)