logo rilis
Dugaan Maladminitsrasi Anies Baswedan, Pengamat Kritisi Ombudsman
Kontributor
Afid Baroroh
27 Maret 2018, 17:35 WIB
Dugaan Maladminitsrasi Anies Baswedan, Pengamat Kritisi Ombudsman
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya tidak bisa serta merta menonaktifkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Diketahui, Ombudsman Perwakilan Jakarta telah mengimbau agar Anies segera melakukan langkah korektif terkait dugaan maladministrasi. Khususnya, dalam kasus penataan Pedagangan kaki Lima (PKL) Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang. 

Karenanya Gubernur DKI diminta untuk menaati usulan tersebut. Namun, menurut Trubus, Ombudsman Perwakilan Jakarta tidak bisa menyatakan Anies dibebastugaskan. 

"Berdasarkan ketentuan tersebut Anis dapat dinonaktifkan dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta. Sayangnya ketentuan pasal 351 tidak bisa langsung diterapkan. Ini karena temuan maladministrasi bukan dilakukan oleh Ombudsman pusat yg mempunyai kewenangan penuh," kata Trubus kepada rilis.id, di Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Dalih Ombudsman adalah Pasal 351 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jika selama 30 hari masa progres dalam rentang waktu 60 hari masa korektif tidak melaksankannya, maka Anies akan dibebastugaskan sebagai gubernur.  

Menurutnya, Pasal 351 UU Nomor 23 Tahun 2014 memang dinyatakan bahwa masyarakat berhak me­nga­dukan penyelenggara pela­yanan publik kepada peme­rintah daerah, Ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Sedangkan Pasal 351 ayat (4) menyatakan kepala daerah wajib melak­sanakan rekomendasi Om­budsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat. Selanjutnya, Pasal 351 ayat (5) menyatakan kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 351 ayat (4). 

"Bahwa, gubernur akan diberikan sanksi berupa pem­bi­naan khusus dan pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kemen­terian Dalam Negeri. Tugas dan kewe­nangannya dilaksanakan oleh Wakil Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk," jelasnya. 

Namun, temuan maladministrasi ini dilaporkan oleh Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya yang notabene merupakan mitra Pemprov. Karenanya, sekali lagi ia menegaskan, hal itu bisa terjadi selama temuan dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Kewenangan membebastugaskan itu berada penuh di pusat.

Ombudsman, kata dia, seharusnya melakukan diskusi terlebih dahulu dengan Pemprov DKI.  

"Harusnya Ombudsman Jakarta Raya melakukan dialog terlebih dahulu dengan gubernur sebelum melakukan rilis terbuka, sehingga tidak menyinggung perasaan sang gubernur," katanya. 

Dia menilai, sikap gegabah dari Ombudsman Jakarta Raya, justru telah memperburuk citra Pemprov DKI dalam penataan Tanah Abang. Meski dalam prakteknya ada pelanggaran, Anies tidak serta merta dapat diberhentikan. 

"Sekurang kurang Kemendagri akan turun tangan untuk menyelesaikan polemik maladministrasi temuan ombudsman Jakarta raya. Sebab, temuan ombudsman ini,  kebijakan Gubernur Anies dalam penataan Tanah Abang telah terjadi pelanggaran berbagai aturan sehingga perlu dievaluasi menyeluruh," pungkasnya.  

Hingga berita ini diturunkan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, belum memberi tanggapan kepada rilis.id terkait polemik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.  

Editor: Taufiqurrohman


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)