logo rilis
Dua Pimpinan DPRD Lampung Tengah Digarap KPK
Kontributor
Tari Oktaviani
27 April 2018, 12:50 WIB
Dua Pimpinan DPRD Lampung Tengah Digarap KPK
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— Dua orang Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah ikut diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap berkaitan dengan pinjaman daerah pada APBD Lampung Tengah tahun 2018. Mereka adalah Riagus Ria dan Joni Hardito.

Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk rekannya sesama Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Riagus Ria dan Joni Hardito diperiksa sebagai saksi untuk JNS," papar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Selain itu ada pula Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah Kartubi, seorang anggota DPRD Lampung Tengah Zainuddin dan kontraktor CV Kurnia Jaya, Kurnain.

"Ketiganya juga diperiksa untuk JNS," paparnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka. Pria yang juga calon Gubernur Lampung ini diduga terlibat tindak pidana suap berkaitan dengan pinjaman daerah pada APBD Lampung Tengah tahun 2018.

Sebelumnya, KPK telah lebih dahulu menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman.

Mustafa diduga secara bersama-sama menjadi pemberi suap kepada anggota DPRD Lampung Tengah agar menyetujui usulan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar.

Atas perbuatannya, Mustafa dan Taufik selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Natalis dan Rusliyanto sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Sukardjito


500
komentar (0)