logo rilis
Dua Menterinya Disebut Setnov, KPK: Presiden Kasi Izin Proses
Kontributor

24 Maret 2018, 09:00 WIB
Dua Menterinya Disebut Setnov, KPK: Presiden Kasi Izin Proses
Presiden RI, Joko Widodo. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang mempersilahkan dua pejabatnya diproses selama ada bukti. 

Ini ihwal disebutnya nama Puan Maharani dan Pramono Anung oleh Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, KPK memastikan tidak akan masuk ke ranah politik dalam kasus ini. 

Ia menyampaikan pihaknya akan menelaah secara hati-hati setiap pihak yang disebut di persidangan.

"Saya kira pak Jokowi dalam banyak kegiatan selalu mengatakan kalau proses hukum silakan dilakukan pemeberantasan harus jalan terus, dalam konteks itu tentu kita positif ya. Proses hukum itu sendiri punya jalurnya sendiri misalnya ketika di persidangan kemarin muncul fakta dari terdakwa ada sejumlah nama yang disebutkan misalnya seperti itu tentu kami harus pelajari terlebih dahulu," kata Febri di Jakarta, Sabtu (24/3/2018).

Ia mengatakan, yang paling penting adalah KPK akan lihat kesesuaian saksi atau bukti yang lain sehingga KPK tidak boleh bergantung pada satu keterangan. 

Ia mencontohka dalam kasus Muhammad Nazaruddin, di mana banyak nama disebut namun KPK tetap menyesuaikan keterangan dengan saksi lain.

"Tentu kita harus memastikan ada bukti bukti lain yang mendukung hal tersebut. Namun seperti tadi sudah saya cek ke timnya, tim JPU akan menyusun tuntutan terlebih dahulu dan pengembangan fakta-fakta sidang nanti kita lihat setelah putusan pengadilan jadi bagaimana hakim melihat rangkaian sidang itu menjadi bagian penting untuk tindak lanjut perkara ini ke depan," paparnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengomentari kabar dugaan keterlibatan dua menterinya, Puan Maharani dan Pramono Anung, yang disebut-sebut menerima uang hasil korupsi proyek e-KTP. 

Menurut Jokowi karena Indonesia merupakan negara hukum maka ia persilahkan KPK mengusutnya apabila ada bukti yang kuat.

"Negara kita adalah negara hukum. Jadi, kalau ada bukti hukum, fakta-fakta hukum, ya, diproses saja," ujar Jokowi di Gedung Sekretariat Negara, Kompleks Istana Presiden Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Editor:




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID