logo rilis
Dua Cawali Malang Digarap KPK
Kontributor
Tari Oktaviani
27 Maret 2018, 11:02 WIB
Dua Cawali Malang Digarap KPK
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafiz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelisik kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015. Untuk mendalaminya, penyidik pun memanggil beberapa anggota anggota DPRD Malang. Adapun di antaranya ialah calon Wali Kota Malang 2018-2023.

Keduanya ialah Mochammad Anton dan Ya'qud Ananda Gudban. Mereka berdua adalah tersangka suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015. 

Anton sendiri ditetapkan sebagai tersangka sebagai Wali Kota Malang periode 2013-2018. Sedangkan Ananda selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019. 

"Mereka diperiksa sebagai tersangka suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (27/3/2018).

Selain itu ada lima anggota DPRD Kota Malang yang juga menjadi tersangka suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015 yakni Heri Pudji Utami, Abdul Rachman, Hery Subiantono, Rahayu Sugiarti, dan Sukarno. 

"Mereka juga diperiksa sebagai tersangka," tutur Febri. 

Mereka seluruhnya akan dijadwalkan pemeriksaan di Gedung KPK setelah dilakukan pemeriksaan intensif di Malang usai menyandang status sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD-P tahun anggaran 2015. Anggota DPRD Malang yang ditetapkan sebagai tersangka di antaranya, HM Zainudin dan Wiwik Hendri Astut, masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Malang.

Kemudian para anggota dewan, yakni, Suprapto, Sahrawi, Salamet, Mohan Katelu, Sulik Lestyowati, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Tri Yudiana, Heri Pudji Utami, Hery Subianto, Rahayu Sugiarti, Sukarno, Ya'qud Ananda Budban serta Abdul Rachman.

Kasus suap ini pengembangan daru kasus yang telah menjerat mantan Ketua DPRD Malang M. Arief Wicaksono serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Jarot Edy Sulistiyono. Mereka berdua kini tengah menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jawa Timur. 

Penyidik menduga Anton dan Jarot memberi hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kota Malang terkait dengan pembahasan APBD-P Pemkot Malang. 


 

Editor: Sukardjito


500
komentar (0)