Home » Fokus

Drama Berepisode di Gelanggang Paripurna

print this page Selasa, 2/1/2018 | 15:12

ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

GEDUNG 'kura-kura' dengan atap hijau itu berdiri di bilangan Senayan, Jakarta. katanya, sebagai rumah perjamuan para elite politik melakukan musyawarah dan mufakat.

Tempat itu digadang-gadang menjadi lokasi paripurna untuk menyelesaikan urusan negara. Sayangnya, jarang terjadi pengambilan putusan bersama-sama. Lagi-lagi, mekanisme pengambilan suara atau voting, kerap menjadi jalan terakhir sebelum ketuk palu.

Dampaknya, kualitas undang-undang (UU) yang dibuat DPR bersama pemerintah justru mengecewakan. Buktinya, banyak pihak yang mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas produk regulasi tersebut.

"Ini menandakan bahwa kinerja DPR dalam menyusun aturan bernegara masih belum mencerminkan lembaga yang betul-betul memperhatikan aspek konstitusi," kata Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin, kepada wartawan.

Namun, di luar itu, memang terlihat ada kepentingan yang saling bertubrukan. Mengapa demikian?

Di DPR, terdapat dua kubu. Mereka yang mengklaim sebagai pendukung pemerintah (koalisi) dan penentang (oposisi). Tapi, lebih soft disebut, pengkritik. Mereka-mereka ini yang kerap bergaduh dalam persidangan.

Misal, pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) pada Juli 2017, sudah alot sejak tingkat pansus. Ujung-ujungnya, terjadi pengambilan suara terbanyak di sidang paripurna. Empat fraksi menyatakan mundur atau walk out.

Di antaranya, Fraksi PAN, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PKS. Mereka memilih RUU Pemilu dengan opsi berbeda dari suara mayoritas, yakni menyoal presidential threshold (PT) 0 persen. 

Lalu, di Oktober 2017, perdebatan sengit juga terjadi saat para anggota dewan ini hendak mengesahkan Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) Ormas. Musyawarah dan mufakat gagal tercapai. Voting kembali jadi pilihan.

Tujuh fraksi yang menerima Perppu sebagai UU. Di antaranya Fraksi PDI Perjuangan, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan Hanura. Namun, tiga di antaranya memberikan catatan. Sementara itu, tiga fraksi menolak yakni Fraksi Gerindra, PKS dan PAN.

Tahun Terburuk Sepanjang Sejarah

Gesekan yang terjadi di lembaga tersebut tak lepas dari peran pimpinannya. Menurut Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), tahun 2017 menjadi era terburuk dalam sejarah DPR. Sebab, para petingginya kerap tersandung masalah, bahkan sampai urusan hukum.

"Fahri Hamzah dan Fadli Zon dilaporkan dua kali ke MKD (Majelis Kehormatan Dewan) karena kompak dan saling melindungi kepentingan pribadi pimpinan DPR. Setya Novanto satu kali (dilaporkan)," kata Peneliti Formappi I Made Leo Wiratma belum lama ini.

Kemudian, para pimpinan DPR juga dinilai tidak disiplin dan konsisten dalam melaksanakan tugasnya sebagai juru bicara.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon selalu antusias menerima delegasi demonstrasi dan penyampaian aspirasi publik, di antaranya Forum Umat Islam (FUI). Sedangkan, Ketua DPR, Setya Novanto malah tak sependapat mengenai perlunya serangkaian aksi massa tersebut.

"Perbedaan sikap antarpimpinan DPR boleh saja, tetapi itu harus diselesaikan dalam rapat pimpinan, dan setelah keputusan didapat maka sikap keluar harus satu sesuai keputusan itu," jelasnya.

Peneliti senior Pusat Penelitian Politik-LIPI, Siti Zuhro, mengatakan, kontroversi berpendapat dan perilaku para pimpinan tentu menjadi sorotan publik.

"Sebagai lembaga tinggi negara, DPR belum mampu merepresentasikan aspirasi rakyat. Ini memunculkan stigma, dan membuat lembaga tersebut kurang dipercayai publik," ujar Siti Zuhro. (bersambung)

Baca juga:
Hiruk Pikuk Mereka Yang Terhormat (bag. 1)

Drama Berepisode di Gelanggang Paripurna (bag. 2)

Pekerjaan yang Paling Enak di Dunia (bag. 3)

Mereka yang Tersandera Kepentingan (bag. 4)

Masalah yang juga Menjadi Beban Pemerintah (bag. 5)

Penulis Andi Mohammad Ikhbal

Tags:

DPR 2017Prolegnasuji materiil UUSetya NovantoCatatan DPR 2017KorupsiKPK