logo rilis
Draf RPJMD DKI 2018-2022 Cantumkan Reklamasi
Kontributor
Fatah H Sidik
29 Maret 2018, 21:42 WIB
Draf RPJMD DKI 2018-2022 Cantumkan Reklamasi
Seorang warga menyaksikan pembangunan tanggul laut raksasa di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, 30 Oktober 2017. Tanggul laut itu bagian dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD). FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Raperda RPJMD) DKI 2018-2022 ke DPRD, Rabu (28/3/2018). Raperda tersebut mencantumkan berbagai pembangunan yang bakal dilakukan rezim Anies Baswedan-Sandiaga Uno, termasuk reklamasi.

Dalam salinan draf tersebut yang diterima rilis.id di Jakarta, Kamis (29/3), reklamasi Pantai Utara (Pantura) Jakarta dibahas secara umum. Adapun dasarnya, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Baca: Menguji Komitmen Anies-Sandi Menolak Reklamasi Jakarta

Di situ tertulis, Pemprov DKI bakal menata ulang megaproyek reklamasi melalui pembangunan pusat konservasi ekologi, pengembangan pasar terpadu, kampung wisata tematik, atau revitalisasi pelabuhan di 10 pulau. Tujuannya, kesejahteraan warga, kemajuan kota, kelestarian lingkungan hidup, dan terjaminnya tata kelola pemerintahan yang baik.

"Peningkatan daya listrik menjadi 15 megawatt, menyediakan sumber air bersih alternatif, pembangunan IPAL di setiap pulau permukiman, audit lingkungan reklamasi, serta perencanaan dan penataan kembali reklamasi," demikian tujuan lain penataan ulang reklamasi Teluk Jakarta.

Pemprov DKI mengklaim, sebagaimana isi draf, pemanfaatan tata ruang pesisir dan zonasi laut bakal sesuai amanat Undang-Nomor 1 Tahun 2014. Karenanya, "Akan dilakukan upaya mengetahui kondisi Teluk Jakarta setelah kegiatan reklamasi."

Baca: Anies Jelaskan Kelanjutan Soal Reklamasi Teluk Jakarta


500
komentar (0)