logo rilis
DPRD Tangsel Diminta Kaji Usulan Raperda Perlindungan Produk Lokal
Kontributor
Doni Marhendro TN
18 Maret 2019, 19:48 WIB
DPRD Tangsel Diminta Kaji Usulan Raperda Perlindungan Produk Lokal
Ketua DPRD Kota Tangsel Mochamad Ramlie. FOTO: RILIS.ID/Doni Marhendro

RILIS.ID, Tangerang Selatan— Rencana pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Produk Lokal yang diinisiasi Fraksi Golkar DPRD Tangerang Selatan (Tangsel) disambut baik oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat.

Pasalnya, pembentukan perda itu diyakini dapat menjadi payung hukum untuk mengakomodir produk unggulan yang ada di Kota Tangerang Selatan.

Kepala Bidang Perindustrian Disperindag Tangsel Ferry Payacun mengatakan produk-produk lokal dianggap perlu untuk memiliki payung hukum. Menurutnya, hal itu bertujuan agar produk lokal bisa terpadu dan terarah.

“Cukup bagus diperlukan. Karena sebagai bentuk dan program perlindungan produk lokal dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan,” katanya, Senin (18/3/2019).

Ketua DPRD Kota Tangsel Mochamad Ramlie mengatakan perda inisiatif tersebut diusulkan karena perlunya payung hukum guna mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat.

“Makanya perlu perlindungan terhadap merek dalam sistem hukum hak kekayaan intelektual merupakan suatu upaya melindungi produk lokal. Karena itu, merek produk lokal harus didaftarkan agar terhindar dari eksploitasi atau pemalsuan dari pihak lain, serta mencegah persaingan tidak sehat,” jelasnya.

Pihaknya menambahkan perda tersebut juga dinilai dapat memberikan jaminan fasilitas ketersediaan dan kesinambungan bahan baku, keterlibatan tenaga kerja lokal, kepemilikan hak atas kekayaan intelektual dan sertifikasi serta pemasaran produk lokal dan fasilitasi sarana prasarana kerja.

Sementara akademisi Universitas Syarif Hidayatullah (UIN) Djaka Badranaya berpendapat bahwa DPRD dalam membuat usulan perda itu harus dikaji yang mendalam. Menurutnya, selama ini banyak perda yang tidak efektif.

"Terkait dengan beberapa raperda yang sudah jadi perda tapi belum efektif memang perlu dikaji. Apakah setelah jadi Perda segera diikuti dengan Perwalnya agar lebih operasionable? Selama ini terjebak dibikin Perda tapi tidak efektif," jelasnya.

Meski begitu, pihaknya menilai Raperda Perlindungan Produk Lokal yang diinisiasi dewan diharapkan dapat produktif agar produk hukum untuk perlindungan produk lokal itu dapat bermanfaat.

"DPRD sebagai lembaga yang tugasnya membuat legislasi tentu harus produktif keluarkan regulasi daerah. Tahun ini ada beberapa raperda inisiatif dewan, salah satunya Raperda Perlindungan Produk Lokal," tandasnya. (*)

Editor: Segan Simanjuntak




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID