logo rilis
DPRD Jatim Minta Pemerintah Beberkan Penyebab Ambruknya Jembatan Widang
Kontributor
Budi Prasetyo
25 April 2018, 07:30 WIB
DPRD Jatim Minta Pemerintah Beberkan Penyebab Ambruknya Jembatan Widang
Jembatan Widang ambruk. FOTO: RILIS.ID/Budi Prasetyo

RILIS.ID, Surabaya— Komisi D DPRD Jawa Timur mendesak agar pemerintah segera mengungkap ambruknya jembatan Widang di perbatasan Tuban dan Lamongan. Dia berharap agar pemerintah membeberkan tiga pertanyaan besar penyebab jembatan Widang ambruk. 

“Pertama, berapa kekuatan tonase sesungguhnya dari jembatan Widang Tuban dan jembatan lain yang ada di wilayah Jatim berdasarkan hasil uji kontruksi,” ujar Hammy Wahyunianto wakil ketua Komisi D DPRD Jatim saat dikonfirmasi usai sidak lokasi jembatan Widang Tuban, Selasa (24/4/2018).

Menurut politisi asal F-PKS saat kejadian yang diduga menjadi penyebab ambrolnya jembatan yang sudah berumur 48 tahun itu adalah ada 3 truk yang melintas diatas jembatan, dimana salah satunya hendak mendahului truk yang lain, lalu tiba-tiba jembatan cincin lama itu ambrol sekitar pukul 11:05 WIB pada Selasa (17/4/2018) sepekan lalu.

Kalau dengan asumsi ketiga truk itu tidak overload tonase, berarti berat ketiga truk tersebut adalah 26 ton x 3 = 78 ton. Pertanyaan kritisnya adalah sesungguhnya berapa tonase kekuatan konstruksi Jembatan Widang Tuban? 

“Apakah kekuatan konstruksinya mencapai 570 ton sebagaimana kekuatan konstruksi minimal untuk Jembatan sebesar dan sepanjang Jembatan Widang,” ujar Hammy.

Pertanyaan kedua, lanjut Hammy, “Apakah ketiga truk yang menjadi korban dari musibah ambrolnya Jembatan cincin lama Widang itu overload tonase? Kalau benar overload tonase, mengapa itu bisa terjadi,” tegas pria yang memiliki latar belakang dokter hewan ini.

Kemudian yang terakhir (ketiga), “Mengapa 18 dari 20 jembatan timbang di Jawa Timur dibiarkan mangkrak oleh Pemerintah Pusat,” kata Hammy. Padahal 20 jembatan timbang ini dulu adalah salah satu prestasi luar biasa dari Dinas Perhubungan Jatim sehingga sering mendapatkan award dari Pemerintah Pusat dan karenanya sering dijadikan role model oleh Dinas Perhubungan provinsi yang lain.

Editor: Elvi R


500
komentar (0)