logo rilis
DPRD Bakal Panggil Pemprov DKI terkait Lahan Cengkareng
Kontributor

22 Mei 2018, 20:36 WIB
DPRD Bakal Panggil Pemprov DKI terkait Lahan Cengkareng
Gedung DPRD DKI Jakarta. FOTO: dprd-dkijakartaprov.go.id

RILIS.ID, Jakarta— DPRD DKI Jakarta berencana memanggil satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait pembelian lahan Cengkareng. Sebab, belum ada tindak lanjutnya atas putusan pengadilan yang memperkuat posisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

"Kemungkinan kita akan memanggil. Tetapi, lagi bulan puasa," ujar Anggota Komisi C DPRD DKI, Ruslan, saat dihubungi rilis.id di Jakarta, Selasa (22/5/2018). Namun, politisi Partai Hanura ini tak menjelaskan lebih jauh soal kepastian pemanggilan tersebut.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Prabowo Soenirman, menerangkan, internal fraksinya akan segera membahas masalah tersebut. Tujuannya, mengembalikan kerugian daerah.

"Kita juga ingin menjadikan ini sebagai trigger perbaikan manajemen aset DKI, karena banyak aset yang enggak jelas ke mana larinya. Kalau dibiarkan, kasus serupa bukan enggak mungkin terulang," jelasnya.

Apalagi, lanjut Anggota Komisi B DPRD DKI itu, kasus tersebut kali pertama mencuat berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara Gubernur Anies Baswedan, menargetkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Bagaimana Anies mau meningkatkan raihan opini BPK, kalau temuan-temuan BPK belum dibereskan. Untuk kemaslahatan masyarakat juga, DPRD wajib mengawalnya," tutup Prabowo.

Sebagai informasi, Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno telah melaporkan kasus pembelian lahan di Cengkareng pada 2015 senilai Rp668 miliar ke KPK. Alasannya, banyak pembelian lahan "gila-gilaan" di penghujun tahun demi mengejar penyerapan anggaran.

Apalagi, temuan BPK di 2016, menyebutkan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI merugi akibat pembelian lahan 4,6 hektare ini. Soalnya, lahan yang dibeli Dinas Perumahan tersebut tercatat sebagai aset Pemda DKI cq Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan.

Di sisi lain, Bareskrim dan Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memulai proses penyelidikan perkara tersebut. Tapi, hingga kini belum jelas perkembangannya.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)