logo rilis

DPR Tunggu Pemerintah Sahkan UU Perlindungan Data Pribadi
Kontributor
Nailin In Saroh
02 Juli 2019, 22:30 WIB
DPR Tunggu Pemerintah Sahkan UU Perlindungan Data Pribadi
Diskusi “Forum Legislasi: Keamanan Privasi dalam RUU Perlindungan Data Pribadi” di Media Center Gedung Nusantara III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2019).

RILIS.ID, Jakarta— Komisi I DPR RI menunggu pemerintah menyerahkan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi untuk bisa segera dibahas dan disahkan.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem, Supiadin Aries Saputra mengakui, DPR dan pemerintah memang telah lama mendiskusikan soal pentingnya kehadiran RUU tersebut. Khususnya, seiring perkembangan teknologi yang terus terjadi setiap waktu.

“Tapi sampai hari ini, kami belum menerima RUU data pribadi termasuk DPR juga belum menerima. Ini adalah RUU inisiatif pemerintah tentang perlindungan data pribadi,” ujar Supiadin dalam diskusi “Forum Legislasi: Keamanan Privasi dalam RUU Perlindungan Data Pribadi” di Media Center Gedung Nusantara III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Politisi NasDem ini mengungkapkan, jika sampai hari ini masih terdapat kebocoran-kebocoran data pribadi. Salah satunya kebocoran nomor telepon seluler. Ia mengatakan, banyak pihak yang menganggap kebocoran nomor telepon seluler sebagai hal wajar, padahal dapat membahayakan.

“Kalau kita bicara data-data pribadi itu tidak sesederhana itu, sekarang dengan nomor mobile phone kita, itu salah satu menjadi kunci dalam transaksi di bidang ekonomi, bank. Kalau hal ini tidak terkontrol dengan baik, maka data kita bisa terbuka dan itu yang bisa memicu munculnya kejahatan-kejahatan perbankan,” kata Supiadin.

Supiadin melanjutkan, kondisi tersebut mendasari RUU Perlindungan Data Pribadi sangat diperlukan. Namun, secara prosedural, kunci kelanjutannya masih ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Jadi kita disini hanya sebatas apa yang kita pernah diskusikan dengan kominfo,” tukasnya. 

Dia menambahkan, jika koordinasi untuk melindungi data pribadi masih dilakukan selama UU Perlindungan Data Pribadi belum rampung.

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID