logo rilis
DPR Sebut Kebakaran Hutan di Riau dan Kalimantan Disengaja
Kontributor
Nailin In Saroh
17 September 2019, 21:09 WIB
DPR Sebut Kebakaran Hutan di Riau dan Kalimantan Disengaja
anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin (kanan) dalam acara diskusi Forum Legislasi DPR RI dengan tema “Karhutla Kian Luas, Apa Kabar Revisi UU PPLH (perlindungan pengelolaan lingkungan hidup) ?” di Gedung DPR RI, Rabu (17/9/2019).

RILIS.ID, Jakarta— Komisi IV DPR RI mempertanyakan keseriusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam perundingan tentang perusakan lahan dan hutan yang kerap terjadi setiap tahun. Apalagi, hampir 90 persen kebakaran hutan di Riau dan Kalimantan disinyalir sengaja dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab, khususnya pemegang izin lahan usaha. 

“Saya menerima data dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) 90 persen kebakaran hutan itu dilakukan oleh manusia. Jadi, hutan itu tidak terbakar lagi Tapi di hutan oleh perusahaan tak bertanggung jawab. Parahnya, hutan lindung pun ilegal, ”ujar anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin dalam acara diskusi Forum Legislasi DPR RI dengan tema“ Karhutla Kian Luas, Apa Kabar Revisi UU PPLH? ”Di Gedung DPR RI, Rabu (17/9/2019).

Akibat keserakahan bagi perusahaan itu, lanjut Andi Akmal, kini banyak masyarakat sekitar yang segera mengeluarkan ISPA. Parahnya lagi, wilayah hutan lindung ikut dirampas ilegal demi memperlebar lahan usaha.

Andi juga mengaku kecewa dengan pihak Kementerian LHK, yang dianggap tidak becus dalam melakukan anggaran untuk program pengendalian perubahan iklim.

“Saya menilai Kementerian LHK belum terlihat fungsinya dalam masalah kebakaran hutan. Yang muncul di publik itu hanya BNPB, ”katanya.

Terkait dengan kerja Kementerian LHK yang tidak menerbitkan semua kegiatan di Kementeriannya, menurut Akmal yang menjadi pertanyaan di sini anggaran Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim juga masih sangat minim, yaitu tidak sampai Rp 200 miliar. Padahal, lanjut politisi Fraksi PKS ini, kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh perubahan itu terjadi setiap tahun.

“Sejatinya Kementerian LHK harus disiapkan atau dijalankan agar tidak terjadi. Salah satunya dengan anggaran yang cukup besar dapat digunakan untuk menyediakan berbagai alat-alat canggih yang disetujui oleh kebakaran, ”kata Andi.

Untuk itu, Andi pun membuatkannya artikel khusus untuk membahas perusakan hutan. Jika perlu dibuatkan undang-undang khusus tentang kebakaran hutan, yang isinya nanti akan dipermasalahkan untuk pihak yang tidak bertanggung jawab. 

"Karena selama ini, belum ada yang meneguhkan pihak yang tak bertanggung jawab," pungkasnya.

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID