logo rilis
DPR Sarankan Daftar Mubaligh Kemenag Dicabut
Kontributor
Nailin In Saroh
21 Mei 2018, 20:31 WIB
DPR Sarankan Daftar Mubaligh Kemenag Dicabut
Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan menilai, pembatasan 200 nama mubaligh oleh Kementerian Agama (Kemenag) telah menodai rasa keadilan. 

Ia pun mempertanyakan alasan instansi pemerintah tersebut memutuskan rekomendasi ini, termasuk bagaimana pemberlakuan yang sama terhadap umat agama lain. 

"Sesuatu hal yang sangat tidak adil, Kemenag tidak adil kalau hanya 200 mubaligh, kenapa hanya 200 mubaligh saja? Konteksnya tokoh-tokoh umat bukan hanya muslim saja," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (21/5/2018).

"Bagaimana dengan pak pendeta, pak pastur, pak biksu? Kenapa tidak ada kualifikasi 200 orang? Kenapa hanya yang muslim saja," tambah dia.

Wakil Ketua Umum PAN ini, meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin untuk menjelaskan dasar kualifikasi tersebut. Menurutnya, hal itu harus disampaikan secara transparan.

"Ini tiba-tiba muncul seolah-olah terkesan tendensius sekali, dan memecah umat, kasian yang tidak masuk. Belum tentu yang masuk itu merasa nyaman juga. Konteksnya apa?" kata Taufik.

Taufik juga menilai, rekomendasi tersebut bisa merugikan anak muda potensial yang ingin berdakwah. Padahal, ada juga mahasiswa yang memang mengejar target akademisnya.

"Enggak boleh karena belum memenuhi syarat, apalagi ada keputusan mahkamah MUI yang mengatakan itu tidak menjadi kewajiban untuk dituruti," jelasnya.

Menurutnya, keputusan Menag yang blunder ini justru merugikan pemerintahan Presiden Jokowi. Untuk itu, ia meminta agar pembatasan ini dicabut.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal


500
komentar (0)