logo rilis
DPR Minta Rini Soemarno Tanggungjawab atas Jiwasraya, Kenapa?
Kontributor
Nailin In Saroh
26 Desember 2019, 21:30 WIB
DPR Minta Rini Soemarno Tanggungjawab atas Jiwasraya, Kenapa?
Mantan Menteri BUMN, Rini Soemarno.

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta agar mantan menteri BUMN Rini Soemarno bertanggungjawab atas amburadulnya perusahaan asuransi milik negara yaitu Jiwasraya. Menurutnya, Rini harus menjelaskan soal pengawasan dari perusahaan tersebut.

"Rini harus memberikan klarifikasi dan penjelasan utuh ke publik karena itu bagian dari fungsi pengawasan yang dilakukan menteri. Mustahil Rini enggak tahu kondisi Jiwasraya saat itu," kata Darmadi di Jakarta, Rabu (25/12/2019).

Menurut Darmadi, Rini diduga seperti membiarkan dan juga tidak melakukan tindakan penyelematan yang maksimal. Akhirnya terus membuat ekuitas Jiwasraya saat ini sudah mencapai minus 23,5 Triliun.

Untuk itu, Politisi PDIP itu juga meminta agar aparat penegak hukum bekerja ekstra dengan memanggil semua pihak yang bertanggung jawab dan diduga terlibat dalam perkara Jiwasraya.

"Kita meminta aparat penegak hukum untuk bertindak cepat, progresif dan komprehensif dalam menyelesaikan kasus ini. Bila perlu Rini harus dimintain keterangannya agar kasus Jiwasraya menjadi terang benderang," tegas Legislator dari dapil DKI Jakarta III itu.

Dikatakannya, terkait persoalan yang terjadi di Jiwasraya, DPR sudah berkali-kali memanggil Jiwasraya dan sudah diingatkan akan resiko kebangkrutan.

"Tapi sepertinya ada dugaan pembiaran yang dilakukan oleh menteri BUMN sebelumnya. FPDIP khususnya dalam persoalan ini akan terus menyuarakan agar kasus ini cepat diselesaikan secara hukum mengingat begitu banyak masyarakat yang menderita akibat kasus Jiwasraya ini. Panyelesaian secara hukum agar cepat dituntaskan karena kasus Jiwasraya sudah sangat sistemik," pungkas anggota Baleg DPR RI itu.

Diketahui, perusahaan asuransi pelat merah yakni Jiwasraya saat ini tengah dalam kondisi yang sangat memprihatikan. Perusahaan asuransi milik BUMN ini dinyatakan tidak mampu membayar klaim kepada para nasabahnya. Kerugian yang mesti ditanggung para nasabahnya ditaksir hingga angka Rp12,4 Triliun.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)


2020 | WWW.RILIS.ID