logo rilis

DPR Minta Perlindungan TKI Harus Berbasis Validasi Data
Kontributor

21 Maret 2018, 21:18 WIB
DPR Minta Perlindungan TKI Harus Berbasis Validasi Data
Fahri Hamzah. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) DPR RI dan pemerintah sepakat dalam perlindungan TKI tidak bisa mengabaikan validasi dan akurasi data kependudukan.

Ketua Timwas TKI DPR RI, Fahri Hamzah, menegaskan soal database tentang kewarganegaraan akan segera dituntaskan. Oleh sebab itu, dia menekankan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus lebih konkret, karena basisnya ada pada proyek e-KTP.

“Ini terkait pembangunan sistem nasional, jangan sampai bobol sistemnya itu. Bobol dalam pengertian datanya tidak jelas, rakyatnya ada berapa, yang di luar negeri ada berapa, yang menjadi pekerja migran ada berapa, di negara mana ada berapa. Itu semua harus kita update, melacak pekerja kita itu betul-betul tanggung jawab negara. Karena Undang-Undang Dasar kita mengamanahkan melindungi segenap bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah,” beber Fahri dikutip dari laman www.dpr.go.id, Rabu (21/3/2108).

Dari pihak Kemendagri, juga menyadari database kependudukan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan perlindungan pegawai migran Indonesia. Perwakilan Kemendagri melaporkan, soal database kependudukan, dalam perekaman sudah 97 persen. Selain itu, untuk  kepentingan pekerja migran Indonesia, Kemendagri sudah tanda tangan MoU sharing database kependudukan untuk perlindungan pekerja migran Indonesia. 

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, menjelaskan pemerintah terus melakukan pengawalan, dan mengambil langkah-langkah yang optimal untuk perlindungan pada TKI. Dia menyampaikan di Arab Saudi ada 102 kasus TKI  yang terancam hukuman mati, 79 orang di antaranya berhasil dibebaskan pemerintah dari hukuman mati, ada 3 orang yang dieksekusi, dan 20 orang yang sedang dalam proses. 

“Jadi intinya pemerintah melakukan langkah yang optimal. Bahkan untuk kasus Zaini Misrin, langkah pemerintah ini sudah extraordinary, karena ini menjadi kali pertama kita mengajukan peninjauan kembali dari keputusan yang sudah inkrah di tingkat kasasi. Jadi kasus-kasus yang tersisa akan terus ditangani pemerintah,” papar Hanif.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)